REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman mendesak Uni Eropa memberlakukan sanksi finansial bagi negara anggota penolak kehadiran pengungsi. Negara Eropa bagian timur langsung menanggapi keras ancaman tersebut.
Akibatnya, pertemuan tingkat menteri pada Senin gagal menghasilkan kesepakatan terkait cara menyalurkan ratusan ribu pencari suaka di Eropa. "Saya berpendapat bahwa kita harus memberlakukan cara menekan," kata Menteri Dalam Negeri Jerman Thamas de Maizere.
Ia menambahkan bahwa negara penolak pengungsi adalah penerima dana dari Uni Eropa bagi yang dinilai masih miskin. Usulan Maizere adalah pemotongan dana tersebut. Dalam menanggapi ancaman itu, pejabat tinggi Ceko menegaskan bahwa usulan Maziere tidak punya dasar hukum.
"Ancaman Jerman untuk memotong dana kohesi adalah usulan kosong yang justru membawa kerusakan bagi semua pihak," kata Tomais Prouza, Menteri Luar Negeri Ceko untuk Uni Eropa.
Sementara itu, Slovakia juga menegaskan akan menolak penerapan kuota distribusi pengungsi. Menanggapi usulan Jerman, Perdana Menteri Robert Fico menyatakan bahwa belum pernah ada sebelumnya negara yang dihukum karena mempunyai pendapat yang berbeda.
Jika diterapkan, Fico menilai bahwa hal itu akan menjadi akhir dari Uni Eropa. Jerman kembali memperketat penjagaan di daerah perbatasan dari para pengungsi setelah sempat membuka selama satu pekan. Negara itu akan kedatangan 800 ribu pengungsi pada tahun ini.
Wakil Kanselir Sigmar Gabriel menegaskan bahwa kemampuan Jerman dalam menampung pengungsi terbatas. "Satu-satunya solusi yang bisa diterapkan adalah membuka tempat penampungan sementara di Italia, Yunani, dan Hungaria. Di tempat itu pendaftaran suaka dilakukan dan kemudian ditentukan distribusinya ke seluruh negara Uni Eropa," kata Gabriel.
Di dalam negeri Jerman, banjir pengungsi justru telah membuat dukungan bagi partai kanan garis keras Alternative for Germany (AfD) naik secara signifikan. AfD selama ini medesakkan pengetatan aturan imigrasi.
Dalam jajak pendapat lembaga INSA untuk surat kabar Bild, dukungan kepada AfD saat ini mencapai 5,5 persen atau paling tinggi selama empat bulan terakhir. Sementara dukungan untuk blok yang dipimpin Kanselir Angela Merkel turun 1,5 poin menjadi 40 persen, masih yang tertinggi namun merupakan pencapaian terendah sejak Juni lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika