REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang akan memberikan bantuan 810 juta dolar AS atau sekitar Rp11,9 triliun kepada pengungsi, yang lari dari perang di Suriah dan Irak, kata stasiun televisi NHK pada Senin.
Jepang sebelumnya dikritik terkait kebijakan keras terhadap pengungsi. Pada tahun lalu, negara tersebut hanya menerima 11 pencari suaka dari 5.000 orang pendaftar untuk mencari perlindungan.
Perdana Menteri Shinzo Abe diperkirakan mengumumkan secara resmi bantuan tersebut saat berpidato di depan Majelis Umum PBB di New York pada Selasa, kata NHK memberitakan tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah Jepang akan melonggarkan syarat sangat ketat bagi pencari suaka.
PBB pada Jumat menyatakan arus pengungsi, yang membanjiri Eropa, belum reda dengan rata-rata kedatangan sekitar 8.000 orang setiap hari. Lebih lanjut, persoalan itu hanya "ujung dari gunung es, yang tampak di tengah lautan".
Sementara itu, pada pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan bantuan sebesar dua juta dolar AS untuk pengungsi Suriah dan komunitas tuan rumah di Lebanon. Bantuan dengan jumlah yang sama juga akan diberikan kepada negara-negara Balkan Barat seperti Serbia dan Makedonia yang kini tengah kesulitan menangani arus masuk pendatang dan pengungsi.
Di sisi lain, Tokyo pada bulan ini baru saja menerapkan sistem penerimaan pengungsi yang dikritik oleh para aktivis karena akan semakin mempersulit pemberian suaka bagi mereka yang membutuhkan perlindungan.
Akibat kebijakan itu, 14 organisasi non-pemerintah, termasuk Amnesti Internasional, pada Senin mendesak agar Abe mengumumkan penerimaan pengungsi asal Suriah di Jepang saat berpidato di depan Majelis Umum PBB.
Di belahan dunia lain, Amerika Serikat yang juga merupakan negara donor humaniter terbesar, baru-baru ini menyatakan akan memberi bantuan tambahan sebesar 419 juta dolar AS. Dengan demikian, total sumbangan Washington untuk krisis pengungsi kini lebih dari 4,5 miliar dolar AS.
Namun demikian, rencana Gedung Putih untuk merelokasi 15.000 pengungsi selama dua tahun ke depan kini mendapat tentangan keras dari partai oposisi Republik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika