Australia Diminta Hati-Hati Terhadap Investasi Cina

Cina mungkin membahas kontrak sewa untuk mengoperasikan Pelabuhan Darwin selama 99 tahun dan bernilai 500 juta dolar (atau setara Rp 5 triliun), yang dimenangi pebisnis China.

Walau sewa tersebut akhirnya disetujui, itu adalah keputusan kontroversial yang menimbulkan perdebatan sengit di Australia.

"Saya tak berpikir Australia harus malu untuk mengatakan bahwa setidaknya kami memiliki perlindungan yang kuat terhadap kepentingan keamanan nasional kami di seluruh infrastruktur penting, seperti yang dilakukan Cina di sektor infrastruktur kritis mereka," ujar Peter.

Ia menuturkan, "Tak akan pernah ada pertanyaan tentang pelabuhan Cina dijual ke luar negeri, bisnis di negara asing, jadi mengapa kita harus malu akan keinginan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional kita sendiri?."

Ia mengatakan, aturan, Dewan Kajian Investasi Keuangan Australia (FIRB) telah diperkuat dan Pemerintah juga memperketat peraturan perpajakan bagi perusahaan asing, tapi masih ada beberapa cara untuk memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan investasi asing di bidang infrastruktur kritis.

"Misalnya, tiang dan kabel di New South Wales, sistem pelabuhan di seluruh negeri, kami perlu untuk mengamati lebih keras seberapa banyak infrastruktur penting yang bisa benar-benar dijual ke luar negeri tanpa hal mulai melakukan kerusakan kepentingan keamanan nasional Australia ," ungkapnya.

Peter melanjutkan, "Setidaknya satu atau dua dari peserta tender untuk bagian sisa dari sistem distribusi listrik New South Wales (NSW) adalah entitas yang dimiliki negara Cina."

"Saya berpikir itu menimbulkan masalah karena Anda sedang berbicara tentang apakah Partai Komunis secara efektif bisa dimintai bantuan ketika pihak bisnis mungkin memerlukannya ketika keadaan strategis berubah,” utaranya.

Ia menambahkan, "Saya ingin melihat kontrol kuat diberlakukan, jika perusahaan tersebut diperbolehkan untuk terlibat ke dalam sistem New South Wales, kontrol kuat tentang apa yang bisa dan tak bisa lakukan dengan infrastruktur listrik diberlakukan."