Dia memaparkan koalisi Pemerintahan SBY lebih solid di periode pertama karena adanya faktor Jusuf Kalla yang berhasil memimpin Partai Golkar dan menjadikannya partai pendukung pemerintah.
"Situasinya sangat beda dalam periode kedua. Ketua Golkar waktu itu, Aburizal Bakrie, tidak memegang jabatan dalam pemerintahan," katanya seraya menambahkan, dukungan setengah hati dari Golkar membuat pemerintahan koalisi tidak efektif.
"Selain itu, PKS yang juga anggota koalisi, mengambil posisi yang sama dengan Golkar yaitu memberikan dukungan setengah hati kepada presiden," paparnya.
"Faktanya, hanya selang beberapa bulan setelah resmi jadi anggota koalisi, Partai Golkar dan PKS secara agresif menginisiasi pembentukan Pansus Century di DPR yang tidak kehendaki Presiden SBY," tambah staf pengajar pada Fakultas Hukum UGM ini.
Denny mengungkap, dalam beberapa kesempatan Presiden SBY "marah" dan ingin mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi. "Namun dengan perhitungan politik yang hati-hati SBY memutuskan untuk mempertahankan Golkar dan PKS dalam pemerintahannya," katanya.
Menurut Denny, dengan Boediono sebagai Wapresnya, SBY memiliki peluang lebih baik menjalankan agenda pemberantasan korupsi mengingat latar belakangnya sebagai teknokrat. Namun Boediono yang tak memiliki dukungan parpol justru menjadi target dalam pemeriksaan Pansus Bank Century, bersama Menkeu Sri Mulyani yang justru dikenal mengusung agenda reformasi di lingkungan kementeriannya.
Hal ini, menurut Denny, menjadikan enam bulan pertama Pemerintahan SBY-Boediono terfokus pada kasus Century. "Hanya setelah SBY mengizinkan Sri Mulyani mundur sebagai Menkeu barulah serangan jadi mereda," kata Denny.
Menurut Denny, "hal ini menunjukkan bahwa kasus Century lebih merupakan personal attack daripada kepentingan nasional".
Di bagian lain pemaparannya, Denny mengemukakan bahwa dia gabung dengan pemerintahan SBY sejak akhir periode pertama dan melihat langsung sejumlah upaya yang dilakukan Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi.
Misalnya, upaya SBY membentuk tim koordinasi pemberantasan korupsi, yang justru dikritik akan menjadi rival bagi KPK. Upaya lainnya adalah melarang TNI untuk berbisnis dan membentuk tim yang akan menangani peralihan bisnis-bisnis TNI sebelumnya.
Menurut Denny, sebagai presiden SBY tidak pernah melakukan intervensi terhadap KPK. "SBY selalu meminta saya untuk berkomunikasi dengan pimpinan KPK namun komunikasinya jangan sampai diartikan sebagai bentuk intervensi," kata Denny.
Bahkan, kata Denny lagi, SBY tidak pernah menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk mempengaruhi KPK dalam menangani kasus Aulia Pohan serta kasus sejumlah pimpinan Partai Demokrat meskipun dia tahu kasus-kasus tersebut akan menjatuhkan reputasi partainya.
Hadir dalam seminar itu istri dan kedua anak Denny Indrayana, begitu pula ibu dan saudaranya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
