Pemerintah Sebut Kesepakatan Itu Adil
Scott Morrison mengatakan paket terbaru ini melidungi integritas anggaran pemerintah tahun ini dan juga menjawab kekhawatiran dari kalangan industri. Menurut aturan, pengajuan pajak baru akan memerlukan peraturan yang disetujui oleh parlemen.
Para anggota parlemen dari kawasan regional sebelumnya semakin yakin bahwa Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan Morrison akan mengubah pikiran dalam masalah ini. Beberapa bulan lalu, anggota parlemen dari Partai Nasional Andrew Broad pertama kali mengusulkan pajak 19 persen.
Partai oposisi Partai Buruh menolak mengatakan apa yang akan mereka lakukan bila hal tersebut diajukan ke parlemen. Partai Hijau menentang perubahan apapun terhadap pajak backpacker dan akan memberikan suara penolakan bila ada kenaikan.
Ini adalah perubahan sikap besar bagi pemerintah, yang pertama kali mengusulkan perubahan di APBN tahun 2015, setelah komisi pajak mengatakan bahwa backpacker tidak berhak mendapat kebebasan pajak.
Di Australia mereka yang mendapatkan penghasilan tertentu tidak harus membayar pajak. Saat ini angkanya adalah sekitar $ 18 ribu per tahun.
Masalah ini memecah pendapat di kalangan pemerintah, dengan para anggota parlemen dari partai Nasional dan Liberal yang tidak memiliki jabatan meminta agar ditinjau kembali, sementara Scott Morrison dan Menteri Pertanaian Barnaby Joyce mengatakan konsekuensi negatif dari penerapan pajak akan ditangani ketika muncul.
Semakin banyak petani, kelompok masyarakat di daerah regional, dan pihak pariwisata mengatakan bahwa pajak 32,5 persen akan menjadi 'bencana' di saat panen.
Sekitar 25 persen pekerja di kalangan pertanian adalah para backpacker sementara di Kawasan Utara (Northern Territory) jumlahnya mencapai 85 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
