REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Lebih dari 60 laman yang ditujukan membantu orang-orang mengunduh film dan acara televisi secara ilegal akan diblokir di Australia, Pengadilan Federal memutuskan pada Kamis (15/12) yang merupakan sebuah kemenangan besar bagi para penyedia konten.
Perusahaan televisi kabel setempat milik News Corp, Foxtel dan pemilik bioskop Village Roadshow Ltd memenangi kasus itu, yang mewajibkan para penyedia layanan internet seperti Telstrea Corp Ltd, optus dan TPC memblokir akses ke lebih dari 60 situs berbagi file, yang digunakan untuk mengunduh sejumlah acara televisi yang populer seperti Game of Thrones.
Keputusan itu, yang pertama di bawah undang-undang hak cipta negara itu yang baru diamandemen akan memotong unduhan ilegal di sebuah negara dimana lebih dari sepertiga orang dewasanya mengaku mencuri konten-konten itu online, yang akan secara potensial meningkatkan perminraan akan sejumlah layanan seperti Foxtel dan Netflix Inc.
"Keputusan ini merupakan sebuah langkah besar baik dalam memerangi pembajakan dan mendidik masyarakat yang mengakses konten melalui situs-situs itu bahwa hal itu tidak baik, faktanya itu adalah pencurian," ujar Kepala Eksekutif Foxtel Peter Tonagh.
Meskipun jumlah penduduk mereka kecil, Australia berada di urutan kedua dalam daftar unduhan ilegal, berdasarkan temuan dari perusahaan akuntansi global EY 2015, yang memperkirakan kerugian sebesar jutaan dolar bagi para penyedia konten. Hingga saat ini, pengadilan Australia merupakan pihak yang kurang tanggap saat menindak pembajakan web, termasuk menolak membiarkan para produser film menuntut orang-orang yang diduga mencuri konten mereka.
Namun setelah parlemen Australia pada tahun lalu mengamandemen sebuah undang-undang untuk mengatasi unduhan ilegal, Foxtel dan Village Roadshow melayangkan kasus ke Pengadilan Federal untuk menuntut sejumlah situs berbagi file, seperti Pirate Bay, Torrentz, TorrentHound dan lebih dari 50 situs lainnya agar diblokir.
"Kontennya tidak akan diblokir, itu hanya tidak akan ada di situs-situs bajak itu," ujar Michael Fraser, seorang dosen hukum dari Universitas teknologi Sydney dan kepala Dewan Hak Cipta Australia.
Para penyedia layanan internet diberi waktu 15 hari untuk memenuhi keputusan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
