REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menuduh Presiden AS ke-44, Barrack Obama, menginstruksikan untuk menyadap semua pembicaraan telepon Trump di kantornya di Trump Tower, New York, AS. Penyadapan ini, lanjut Trump, dilakukan sebelum digelarnya Pemilihan Presiden AS, tepatnya pada Oktober 2016 lalu.

Tuduhan ini diungkapkan Trump melalui akun Twitter resminya, Sabtu (4/3) waktu setempat. ''Sangat buruk! Baru mengetahui, Obama telah 'melakukan penyadapan' di Trump Tower tepat sebelum kemenangan (di Pilpres AS). Tidak ada yang ditemukan. Ini adalah McCarthyism,'' cicit Trump seperti dikutip CNN.

Kemudian, Trump mempertanyakan, apakah legal seorang presiden 'menyadap' salah satu kandidat sebelum pemilihan presiden, setelah tidak mendapatkan izin dari Pengadilan. Aksi ini disebut Trump sebagai aksi rendahan. ''Saya berani bertaruh, seorang pengacara bisa mendapatkan kasus besar mengingat fakta bahwa Presiden Obama telah menyadap telepon saya pada Oktober, sebelum pemilihan presiden,'' tulis Trump.

Bahkan, Trump menyamakan penyadapan yang dilakukan Obama ini sama seperti penyadapan yang dilakukan mantan Presiden AS, Richard Nixon, dalam kasus Watergate pada dekade 70an. Pada saat itu, Presiden Nixon harus meletakan jabatannya lantaran terbukti melakukan penyadapan di Kantor Partai Demokrat di Washington, AS.

''Seberapa rendah Presiden Obama melakukan telah melakukan penyadapan sebelum dan selama pemilihan presiden yang sakral. Ini seperti Nixon/Watergate. Benar-benar orang yang buruk (atau sakit),'' cuit Trump.

Namun, semua tuduhan Trump ini tidak disertakan bukti tertulis atau penjelasan lanjutan, baik dari pihak Gedung Putih maupun juru bicara Trump. Cuitan ini menambah panjang tuduhan Trump terhadap Obama. Sebelumnya, dalam sebuah acara televisi, Trump menuduh Obama dan para pendukungnya untuk melakukan demonstrasi besar-besaran selama acara inagurasi dan pelantikan Trump sebagai Presiden AS ke-45.

Seolah menanggapi cicitan Trump tersebut, mantan penasihat Obama untuk keamanan dalam negeri, Ben Rhodes, menyatakan, seorang presiden tidak bisa menginstruksikan kepada pihak untuk melakukan penyadapan terhadap sambungan telepon warga negara.

''Tidak ada presiden yang diperbolehkan untuk menyadap. Larangan itu ada untuk melindungi warga negara dari orang-orang seperti Anda (Trump),'' cuit Ben Rhodes lewat akun Twitter miliknya, seperti dikutip CNN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika