REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kementerian Pertahanan Jepang menerbitkan laporan setebal 500 halaman terkait perkembangan uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara. Dalam laporannya, Jepang mengakui bahwa program rudal dan senjata Korut telah mengalami kemajuan signifikan.
"Perkembangan rudal balistik Korut dan program nuklirnya menjadi masalah yang semakin nyata bagi wilayah Asia Pasifik, termasuk Jepang dan juga seluruh dunia," tulis Kementerian Pertahanan Jepang dalam laporannyaseperti dikutip laman the Guardian, Selasa (8/8).
Kementerian Pertahanan Jepang menilai, ancaman keamanan dari rudal Korut telah mencapai tahap baru, terutama setelah Pyongyang melakukan dua kali uji coba rudal pada Juli. Salah satu rudal yang diuji tersebut diklaim Korut telah menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat (AS).
Dalam laporannya, Kementerian Pertahanan Jepang juga berspekulasi bahwa Korut telah meningkatkan keahlian teknologi sampai pada titik di mana secara teoritis dapat menyandingkan atau menggabungkan hulu ledak nuklir dengan sebuah rudal.
"Bisa dibayangkan bahwa program senjata nuklir Korut sudah cukup maju dan ada kemungkinan bahwa mereka telah mencapai miniaturisasi bom nuklir menjadi hulu ledak dan telah mengakuisisi hulu ledaknuklir," kata laporan tersebut.
Jepang telah menggelar beberapa latihan evakuasi dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bila Korut memutuskan untuk menyerang Negeri Matahari Terbit tersebut.
Baca juga, Korut Siap Berperang dengan Amerika Serikat.
Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera juga telah meminta pemerintahan Jepang untuk memperoleh kemampuan untuk mampu menyerang pangkalan Korut. Kemampuan serangan ini, menurutnya, penting dimiliki Jepang bila Korut memutuskan terlebih dulu menyerang Jepang.
"Untuk mempertahankan Jepang, kita harus bisa menyerang basis di mana rudal Korut diluncurkan. Ini untuk mencegah serangan kedua atauketiga. Ini bukan serangan pre-emptive, tapi serangan balasan yang termasuk dalam lingkup pembelaan diri," ujar Onodera.
Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan sanksi baru kepada Korut, yakni berupa larangan ekspor komoditas utama perdagangan mereka, yaitu batubara, besi, bijih besi, termasuk hasil laut. Sanksi ini diperkirakan akanmemangkas pendapatan Korut senilai 3 miliar dolar AS per tahun.
Korut telah mengecam sanksi Dewan Keamanan PBB yang diinisiasi AS tersebut. Mereka bahkan telah menyatakan akan tetap melanjutkan program pengembangan rudal nuklirnya.