REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Warga Katalunya, menggelar referendum untuk memisahkan diri dari Spanyol. Hasil referendum menunjukkan, 90 persen masyarakat Katalunya menghendaki kemerdekaan dan tak ingin lagi berada di bawah kepemerintahan Madrid.
Kendati demikian, referendum yang digelar pada Ahad lalu tidaklah mencakup seluruh Negara Bagian Katalan atau dikenal dengan istilah Paisos Catalans. Negara Bagian Katalan ini melingkupi Valencia, Kepulauan Balearic, Roussillon di tenggara Prancis, dan Katalunya itu sendiri. Barcelona masuk dalam wilayah Katalan.
Dilaporkan laman Aljazirah, wilayah yang didefinisikan sebagai Katalunya pertama kali direferensikan pada abad ke-12, ratusan tahun sebelum penyatuan Spanyol. Namun setelah keputusan Nueva Plata pada 1716, wilayah Katalan berada di bawah kekuasaan Madrid.
Otonomi Katalan memang telah menjadi tema yang berulang-ulang sepanjang sejarah negara Spanyol. Hal ini karena rakyat Katalan memiliki sejarah, budaya, dan bahasa sendiri. Pada 1931, ketika Spanyol menjadirepublik, Katalumya diberi otonomi politik yang lebih besar dalam batas-batas negara. Namun dalam satu dekade setelah Perang Sipil Spanyol (1936-1939), otonomi daerah tersebut dicabut oleh pemerintahan militer Jenderal FranciscoFranco.
Selama pemerintahan Franco, yakni sejak 1939 hingga 1975,budaya Katalan mengahadapi pengekangan dan direpresi. Simbol identitas Katalan seperti castells, atau menara manusia, dilarang. Bahasa Katalan, yang juga digunakan di Valencia dan Kepulauan Balearic, juga dibatasi dan dilarangpenggunaannya di depan umum.
Tak hanya itu, saat rezim Franco berkuasa, para orang tua di Katalunya dipaksa memilih nama Spanyol untuk anak-anak mereka.
Seiring demokrasi yang berkembang pascarezim Franco, otonomiCatalan kembali mencuat. Pada 1979, Statuta Otonomi Baru Katalunya diterbitkan yang memulihkan parlemen Katalan. Pemilhan anggotanya, yang terdiri dari 135 orang digelar pada 20 Maret 1980.
Katalunya merupakan salah satu dari 17 komunitas otonom di Spanyol. Mereka memiliki kepolisian dan kekuasaan sendiri untuk mengelolaurusan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyatnya.
Kendati demikian, dorongan untuk memerdekakan diri dariSpanyol kian menggebu dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak krisisutang Spanyol pada 2008. Pendukung pro-kemerdekaan mengklaim Katalunya, yang merupakan salah satu daerah terkaya di Spanyol, menawarkan lebih banyak bantuanfinansial daripada yang diterima dari pemerintah pusat di Madrid.
Katalunya memang diketahui menyumbang sekitar 20 persen terhadap hasil perekonomianSpanyol. Atas dasar itu pula, banyak pandangan tentang kuatnyaperekonomian di Katalunya menjadi sebuah indikator bahwa mereka mampu dan layakmenjadi negara berdaulat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika