REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Pemerintahan Katalunya telah melakukan referendum untuk merdeka dari Spanyol. Seperti dilansir dari BBC, Ahad (1/10), Kepemimpinan Spanyol menyebut pemungutan suara ilegal dan pengadilan telah memerintahkan agar referendum dihentikan.
Polisi Spanyol telah menangkap pejabat senior Katalan, menyita surat suara dan menggerebek bangunan-bangunan utama, serta tempat pemungutan suara, dalam upaya untuk menghentikan referendum.
Orang-orang Katalan juga ikut turun ke jalan untuk menyatakan keinginan mereka berpisah dari Spanyol. Lalu, mengapa Katalunya ingin memisahkan diri dari Spanyol?
Katalunya adalah salah satu daerah terkaya dan paling produktif di Spanyol dan memiliki sejarah yang berbeda sejak hampir 1.000 tahun. Sebelum Perang Saudara Spanyol, Katalunya memiliki otonomi luas. Namun otonomi mereka ditekan dalam beberapa dasawarsa oleh kediktatoran Gen Francisco Franco dari tahun 1939-1975.
Ketika Franco meninggal, nasionalisme Katalan dihidupkan kembali dan akhirnya wilayah timur laut diberi otonomi lagi, di bawah konstitusi 1978
Sebuah undang-undang tahun 2006 memberikan kekuatan yang lebih besar lagi sehingga meningkatkan kekuatan finansial Katalunya dan menggambarkannya sebagai negara. Namun Mahkamah Konstitusi Spanyol menentang hal ini pada 2010 yang membuat otoritas regional marah.
Marah karena otonomi mereka dilemahkan serta resesi dan pemotongan belanja pemerintah selama bertahun-tahun, warga Katalan mengadakan pemungutan suara tidak resmi untuk kemerdekaan pada bulan November 2014.
Lebih dari dua juta dari 5,4 juta pemilih yang memenuhi syarat berpartisipasi dan pejabat menyatakan bahwa 80 persen telah mendukung pemisahan diri.
Oposisi memenangkan pemilihan Katalunya pada tahun 2015 dan bersiap untuk mengadakan referendum yang mengikat, menentang konstitusi Spanyol, yang menyatakan bahwa Spanyol tidak dapat dibagi.
Katalunya adalah salah satu wilayah terkaya di Spanyol, membentuk 16 persen populasi nasional dan menyumbang hampir 19 kantor dari growth domestic product Spanyol. Warga Catalan menilai pemerintah pusat membutuhkan banyak pendapatan dari Katalunya namun mereka enggan mengembalikannya dalam bentuk investasi di bidang layanan.
Seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit. Menurut angka 2014, Katalunya membayar 9,89 miliar lebih ke otoritas pajak Spanyol daripada yang diterima dalam pengeluaran setara dengan 5 persen dari PDB-nya.
Sementara itu, investasi negara di Katalunya telah turun. Rancangan anggaran nasional 2015 mengalokasikan 9,5 persen ke Katalunya dibandingkan dengan hampir 16 persen di tahun 2003.
Namun ada yang berpendapat bahwa hal ini merupakan keadaan alamiah di suatu negara dengan disparitas ekonomi regional semacam itu. Menteri Spanyol mengatakan, pemerintah di Madrid membuka pintu bagi kemungkinan reformasi konstitusional.
Menteri Ekonomi Spanyol Luis de Guindos mengatakan, pemerintah siap untuk menawarkan lebih banyak uang dan otonomi keuangan yang lebih besar.
Namun janji ini mungkin tidak cukup bagi Carles Puigdemont dan kepemimpinan Katalan yang telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan jalan menuju kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika