REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Parlemen Katalunya akan menentang keputusan pengadilan Spanyol yang akan menangguhkan sidang parlemen regional Katalunya. Menurut pejabat daerah, parlemen akan tetap bersidang pada Senin mendatang dan akan mendeklarasikan kemerdekaan.
"Parlemen akan membahas, parlemen akan bertemu. Ini akan menjadi perdebatan, dan ini penting," ujar kepala urusan luar negeri Katalan, Raul Romeva, kepada radio BBC pada Jumat, (6/10).
Pembicara parlemen Katalan, Carme Forcadell, menuduh pemerintah Madrid menggunakan pengadilan untuk menangani masalah politik. Menurutnya, krisis hanya bisa diselesaikan dengan politik, bukan melalui cara peradilan.
Perintah suspensi semakin memperparah krisis terbesar yang melanda Spanyol sejak berdirinya demokrasi pada 1975 atau kematian Jenderal Francisco Franco.
Pengadilan Konstitusional mengaku telah sepakat untuk mempertimbangkan sebuah tantangan hukum yang diajukan oleh Partai Sosialis Katalan yang anti-separatis.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah menawarkan negoisasi politik untuk menemukan sebuah solusi. Salah satunya membuka pintu bagi kesepakatan yang memberi Katalonia otonomi lebih luas. Tapi dia menolak permintaan Katalan untuk mediasi internasional.
Anggota parlemen partai penguasa Spanyol mengatakan Rajoy sedang mempertimbangkan untuk meminta konstitusi membubarkan parlemen daerah .
Menter iPerekonomian Spanyol Luis de Guindos mengatakan gejolak ini merusak Katalunya, sebuah pusat tenaga kerja industri dan pariwisata yang menyumbang seperlima dari ekonomi nasional.
Sementara itu, Kepala polisi Katalan,Josep Lluis Trapero, muncul di hadapan hakim di Madrid karena dicurigai melakukan hasutan terhadap negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika