REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir akan memperpanjang masa darurat militer di seantero negeri selama tiga bulan, mulai 13 Januari. Tujuannya untuk membantu upaya menangani "bahaya dan pendanaan terorisme", lapor kantor berita negara MENA.
Mesir pertama kali menerapkan status itu pada April tahun lalu setelah dua pengeboman di gereja yang menewaskan setidaknya 45 orang. Status darurat militer saat itu diperpanjang pada Juli dan kemudian pada Oktober.
Presiden Abdel Fattah al-Sisi, yang diperkirakan banyak pihak akan berupaya terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada pemilihan awal tahun ini, mengeluarkan keputusan perpanjangan status darurat militer pada Selasa (2/1). Dengan perpanjangan itu, pasukan keamanan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani bahaya dan pendanaan terorisme serta menjaga keamanan di semua wilayah negeri, kata MENA, yang mengutip keterangan resmi pemerintah Mesir.
Mesir menghadapi pemberontakan ISIS di wilayah terpencil Sinai Utara. Pemberontakan telah menewaskan ratusan tentara dan polisi dalam beberapa tahun ini dan telah meluas dalam bentuk serangan terhadap kalangan warga sipil.
Kelompok garis keras Islamis lainnya yang bergerak di wilayah gurun barat, yang berbatasan dengan Libya, juga telah melancarkan serangan terhadap pasukan keamanan. Serangan di bagian selatan Kairo pada pekan lalu, yang salah satunya dinyatakan dilakukan oleh ISIS, mengenai kalangan warga Kristen.
Hari pemilihan presiden akan diumumkan pada Senin depan, menurut laporan media setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
