REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perusahaan investasi negara Malaysia 1MDB menyatakan bangkrut kepada pemerintah. 1MDB juga menyatakan tidak mampu membayar utang yang berjumlah hampir 7 miliar dolar AS (Rp 98 triliun) selama lima tahun ke depan.
Direktur 1MDB mengatakan mereka telah mempertanyakan investasi senilai 2,5 miliar dolar AS yang diadakan di luar negeri dan manajemen perusahaan gagal memberikan bukti kepemilikan tersebut selama dua tahun terakhir, menurut pernyataan Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu (23/5).
Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan mantan direktur keuangan 1MDB mengatakan kepada pemerintah pada Maret bahwa perusahaan tidak akan dapat membayar pembayaran bunga pada bulan April dan Mei.
Malaysia, di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang baru terpilih, sedang mencoba untuk mengungkap sejauh mana dugaan penggelapan atau pencucian uang di 1MDB, yang dibentuk oleh mantan perdana menteri Najib Razak pada tahun 2009 untuk menarik investasi asing. Dalam pengungkapannya, terdapat penyelidikan kriminal dan peraturan global untuk melacak dana tersebut.
Dicurigai dana yang dinikmati oleh pejabat korup di Malaysia ini mengalir melalui jaringan transaksi yang kompleks dan menggunakan perusahaan cangkang (shell companies).
"Saya telah menginstruksikan bahwa Kementerian Keuangan mengambil langkah untuk menunjuk PwC untuk melakukan audit posisi khusus dan peninjauan 1MDB sehingga orang Malaysia akan mengetahui keadaan keuangan yang sebenarnya dalam 1MDB. Kami kemudian akan dapat menentukan biaya aktivits curang ini kepada para pembayar pajak." ujar Lim seperti dilaporkan Bloomberg, Kamis (24/5).
Pada April 2016, komite parlemen Malaysia mengidentifikasi setidaknya 4,2 miliar dolar AS dalam transaksi tidak teratur dalam 1MDB. AS menuduh sekelompok kecil orang Malaysia mungkin telah mengalihkan lebih dari 4,5 miliar dolar AS dari dana ke rekening pribadi yang disamarkan agar terlihat seperti bisnis yang sah, dan mengembalikan sebagian dari dana tersebut kepada para pejabat.
Singapura telah menghukum bank-bank atas penyimpangan terkait dengan 1MDB, menyita ratusan juta aset dan bankir yang dipenjara karena skandal itu. Perusahaan secara konsisten membantah melakukan kesalahan dan berulang kali mengatakan semua dana sepenuhnya dipertanggungjawabkan.
Presiden 1MDB Arul Kanda sebelumnya mengatakan ada 31 miliar ringgit (setara Rp 108,5 triliun) dari sebagian besar utang jangka panjang yang beredar, turun dari sebelumnya yang sebesar 50 miliar ringgit (Rp 175 triliun). Sementara data yang dikumpulkan oleh Bloomberg menunjukkan 26,8 miliar ringgit (Rp 93,8 triliun) obligasi dan pembayaran bunga jatuh tempo pada 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika