REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Skandal yang melibatkan perusahaan investasi 1MDB, yang didirikan oleh mantan perdana menteri Najib Razak, telah menyatukan pemerintah baru, kata Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng. Lim juga merupakan sekretaris jenderal Partai Aksi Demokratis (DAP), salah satu dari empat partai dalam koalisi Pakatan Harapan.
Meskipun ada ideologi partai yang berbeda, koalisi itu melanjutkan untuk mengalahkan koalisi Barisan Nasional yang berkuasa dalam pemilu 9 Mei, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Malaysia. Lim ditanya bagaimana rasanya bekerja dan memberi nasehat kepada Perdana Menteri Mahathir Mohamad, seorang pria yang pernah ditentang keras oleh DAP.
"Terkadang jika Anda melihat kembali, jika Anda menanyakan pertanyaan itu 10 tahun lalu, saya pasti akan mengatakan 'tidak'. Saya tidak akan percaya bahwa ini akan terjadi," kata Lim dilansir dari Channel News Asia, Jumat (22/6).
"Tapi, saya pikir dalam arti tertentu, Najib membawa kita semua bersama. Karena 1MDB, kami tidak hanya mampu bersatu, untuk mengubah pemerintah, kami mampu membawa dorongan baru untuk reformasi. Dan juga, baik untuk menempatkan pikiran kita bersama untuk menyelamatkan negara."
Mahathir telah meninggalkan partai yang dipimpinnya selama beberapa dekade, Organisasi Nasional Melayu Bersatu, atas kepemimpinan Najib. Dia kemudian membentuk partainya sendiri, Bersatu, dan bergabung dengan koalisi Pakatan Harapan, yang dipimpin oleh musuh bebuyutannya dulu, Anwar Ibrahim.
Para pengamat telah mempertanyakan berapa lama perjanjian ini akan bertahan mengingat berbagai kepribadian dan politik di dalam Pakatan Harapan. Mahathir juga pernah dianggap sebagai simbol kronisme dan otoritarianisme oleh rekan-rekan koalisinya.
Ditanya tentang kritik bahwa Mahathir mungkin membawa 'kroni' sekarang, Lim menjawab bahwa pria berusia 92 tahun itu telah berubah. "Ini adalah Mahathir yang sangat berbeda, versi 2.0 (sekarang). Tun sangat tidak sabar untuk melakukan reformasi dan di setiap sidang kabinet dia mengizinkan kami berbicara dengan bebas."
Lim menambahkan bahwa Dr Mahathir menekankan ketaatan pada aturan hukum. "Dia menekankan bahwa, tentu saja, meskipun kami menderita di bawah pemerintahan sebelumnya, dia sendiri menderita, tapi kami tidak harus membalas dendam," katanya.
"Tugas kita adalah untuk menciptakan negara yang lebih baik, bukan untuk membalas dendam pada lawan politik kita. Jika mereka telah berbuat salah, mari kita pastikan bahwa aturan hukum dan proses hukum telah diamati. Mari kita pastikan bahwa mereka diberi pengadilan yang adil di Pengadilan."
Lim menambahkan bahwa Mahathir juga berkomitmen untuk memenuhi janji yang dibuat oleh Pakatan Harapan. "Dia mengatakan bahwa dia ingin mengambil portofolio kementerian pendidikan tetapi ketika ditunjukkan kepadanya bahwa itu bertentangan dengan manifesto Pakatan Harapan, dia segera mundur dan memberikan jabatan kementerian kepada orang lain," katanya.
"Sekarang, apakah ia akan melakukan hal yang sama di bawah Mahathir versi 1.0 (lama)? Mungkin tidak. Tetapi Tun Dr. M yang sekarang telah menunjukkan semangat reformisnya, dan bahwa ia bermaksud untuk menjadi orang yang memegang kata-katanya,"
"Jadi saya pikir ini menggembirakan, karena seperti yang saya katakan, Malaysia baru yang memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan informasi, dan tentu saja, berkembangnya demokrasi."
Ikuti Whatsapp Channel Republika