REPUBLIKA.CO.ID, PUTRAJAYA -- Pemerintah sedang membuat terobosan dalam upaya untuk menghapus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan memperkenalkan dua kebijakan baru. Perdana Menteri dan wakilnya sekarang menjadi anggota pemerintahan, yang berarti mereka harus menyatakan aset sama seperti menteri dan wakil menteri lainnya.
Kode etik untuk anggota administrasi dan anggota parlemen akan diubah untuk membuat perubahan ini. Selanjutnya, undang-undang untuk mengatur pendanaan politik juga sedang dalam jalur pipa.
Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan ini adalah untuk memastikan bahwa anggota parlemen tidak akan menyerah pada praktik-praktik negatif. Anggota parlemen dari Pakatan Harapan juga akan diminta untuk menyatakan aset mereka kepada Komisi Anti-Korupsi Malaysia.
"Ada keputusan sebelumnya (tahun lalu) bahwa Perdana Menteri bukan anggota administrasi," kata Dr Mahathir seperti dilansir The Star, Selasa (10/7).
"Tapi kami telah memutuskan bahwa PM dan wakil harus -bersama dengan anggota kabinet, wakil menteri dan anggota parlemen pemerintah."
Ini untuk memastikan bahwa mereka tidak akan lolos dari tindakan hukum jika mereka ditemukan memiliki aset yang tidak dapat mereka jelaskan, katanya. "Semua aset dan pendapatan harus diumumkan," katanya kepada wartawan setelah memimpin pertemuan kedua komite khusus kabinet anti-korupsi.
Dr Mahathir mengatakan pengecualian terhadap aturan adalah jika hadiah itu adalah bunga atau makanan. “Hal-hal lain, bahkan plakat timah, harus dinyatakan terlebih dahulu. Namun, jika seseorang diberi Mercedes, ia harus menolaknya. Tidak hanya Mercedes, tapi satu juga tidak bisa (menerima) mobil Proton,” dia menyindir.
Hadiah apa pun yang bernilai lebih dari RM5.000 hanya dapat diterima dengan izin tertulis dari Perdana Menteri. Putusan pengadilan sebelumnya memutuskan bahwa Perdana Menteri bukan pejabat publik. Tetapi Dr Mahathir mengatakan bahwa ini bisa diubah karena "pengadilan hukum bukan Tuhan".
"Jika mereka membuat keputusan yang tidak terkini atau sesuai dengan pemikiran saat ini, kita dapat mengubah hukum," jelasnya.
Tahun lalu, dalam putusan tengara, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa perdana menteri bukan pejabat publik. Ia berpendapat bahwa perdana menteri itu juga tidak dalam layanan publik seperti yang didefinisikan di bawah Konstitusi Federal.
Putusan dibuat untuk memungkinkan agar perdana menteri saat itu Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mencoret gugatan terhadap dirinya karena kesalahan dalam jabatan publik. Mengenai pendanaan politik, Dr Mahathir mengatakan bahwa rencananya adalah merumuskan sebuah undang-undang untuk menerima kontribusi keuangan yang tidak akan melibatkan memberikan bantuan kepada para donor.
Sebuah tim khusus, yang dipimpin oleh Pusat Pemerintahan, Integritas dan Anti-Korupsi (GIACC), akan dibentuk untuk menyusun undang-undang dan menyampaikannya kepada Kabinet. Dr Mahathir mengatakan model-model pendanaan politik di negara-negara lain juga akan diperiksa, mengutip contoh Jerman di mana pemerintah mengalokasikan dana untuk semua partai politik.
"Kami akan mempelajarinya dan melihat apakah itu sesuatu yang bisa kami lakukan (di Malaysia)," katanya.
Sebaliknya, Dr Mahathir menunjuk sistem pelobi Amerika Serikat, di mana individu dan organisasi membayar uang untuk "mempengaruhi" keputusan dan kebijakan pemerintah. "Itu, bagi kami, adalah korupsi," katanya. “Kami tidak akan membiarkan itu di Malaysia. Kami akan menyusun undang-undang untuk pembiayaan partai politik, yang tidak akan melibatkan memberikan bantuan kepada donor”.
Ikuti Whatsapp Channel Republika