REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Datuk Seri Najib Razak mengatakan terserah kepada Partai UMNO untuk memutuskan bagaimana ingin mengatasi masalah dua anggota parlemennya yang tidak berpartisipasi dalam protes menentang penunjukan Ketua Parlemen ke 14. Menurut Najib, pemogokan bertahap terhadap penunjukan Ketua Parlemen Datuk Mohamad Ariff Md Yusof, adalah keputusan partai.
“Itu adalah keputusan partai. Saya serahkan ke pihak untuk memutuskan. Mungkin mereka harus menjelaskan sampai taraf tertentu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan,” katanya kepada wartawan ketika ditemui di lobi Parlemen seperti dilansir The Star, Senin (16/7).
Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak duduk di barisan anggota parlemen Barisan Nasional di acara pelantikan Ketua Parlemen Malaysia yang baru, Senin (16/7).
Najib mengacu pada anggota Parlemen dari UMNO, Khairy Jamaluddin dan Datuk Seri Anifah Aman, yang tetap duduk di parlemen saat walk out. Najib mengatakan bahwa pemerintah harus mematuhi semua aturan dan peraturan di parlemen.
"Pada hari pertama Parlemen, seharusnya menunjukkan tanpa keraguan bahwa aturan dan peraturan parlemen dihormati dan diikuti."
Ketika ditanya bagaimana dia merasa menjadi anggota parlemen oposisi untuk pertama kalinya, Najib berkata ia telah menerimanya. "Prioritas saya adalah melayani orang-orang dan saya ingin menjadi anggota parlemen Oposisi yang konstruktif".
“Saya ingin memainkan peran sehingga fungsi demokrasi negara kita memberi makna pada prinsip dan praktik demokrasi yang sehat.”
Najib mengatakan, bola ada di tangan Pakatan Harapan sekarang, untuk memastikan bahwa Oposisi diperlakukan dengan adil. “Kami selalu dituduh ketika kami menjadi pemerintah. Sekarang, saatnya bagi mereka untuk memberi Oposisi kesempatan untuk berbicara, yang telah kita tolak dalam pengangkatan Ketua Parlemen".
“Kami tidak menentang pencalonan (Arif). Tetapi anggota parlemen Barisan Nasional tidak diberi kesempatan untuk menyiarkan ini,” tambahnya.
Oposisi mengklaim proses pengangkatan Arif tidak transparan. Karena mereka mengatakan bahwa surat kepada sekretaris Dewan Rakyat, Datuk Roosme Hamzah yang mengusulkan Arif sebagai Ketua, telah mundur pada 2 Juli.
Menurut Standing Order 4 (1), pemerintah harus menyerahkan nama yang diusulkan untuk Ketua Parlemen secara tertulis kepada Sekretariat Parlemen dalam waktu 14 hari sebelum Parlemen bersidang. Namun, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad membantah klaim tersebut, karena ia menyatakan bahwa surat itu kepada Roosme memang tertanggal 2 Juli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
