REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Sekitar 400 narapidana kabur dari sebuah penjara di ibu kota negara Libya, Tripoli, Ahad (2/9). Insiden itu terjadi di tengah berlangsungnya pertempuran antara kelompok-kelompok bersenjata yang bermusuhan di sekitar daerah itu.
Seorang pejabat kehakiman mengatakan naripidana mendorong keluar pintu penjara Ain Zara. Para sipir tidak dapat menghentikan aksi mereka. Ia membenarkan laporan kepolisian yang disebarkan di media sosial.
Penjara tersebut terletak di Tripoli selatan, daerah yang diwarnai dengan pertempuran hebat antara kelompok-kelompok yang berlawanan. Secara terpisah, sebuah peluru kendali jatuh pada Ahad di perkampungan pengungsi Tawergha, al-Fallah, hingga menewaskan satu orang dan melukai tujuh lainnya, termasuk dua bocah, kata Emad Ergeha, seorang pegiat yang mengikuti perkembangan masalah Tawergha.
Para pengungsi Tawergha terpaksa meninggalkan tempat penampungan mereka di dekat kota Misrata di barat pada masa pemberontakan, yang menggulingkan Muammar Gaddafi pada 2011. Sejak itu, mereka terhalang untuk kembali ke Misrata.
Ergha, yang juga merupakan warga Tawergha, mengunggah video yang memperlihatkan para petugas sedang berupaya memadamkan kobaran api. Video itu juga memperlihatkan kerusakan parah pada truk-truk peti kemas baja di perkampungan itu.
Sebuah roket juga menghantam hotel Waddan di Tripoli tengah di dekat kantor Kedutaan Besar Italia pada Sabtu. Tiga orang cedera. Perusahaan minyak negara, NOC, juga memastikan bahwa salah satu gudang dieselnya, yang digunakan untuk sebuah pembangkit listrik, terkena roket pada Sabtu.
Rangkaian bentrokan sengit muncul pekan lalu antara Brigade Ketujuh, atau Kaniyat, dari Tarhouna melawan Brigade Revolusioner Tripoloi (TRB) dan Nawasi, yang merupakan dua kelompok bersenjata terbesar di ibu kota. Tarhouna merupakan kota yang terletak di 65 kilometer sebelah selatan Tripoli.
Pemerintah Libya dukungan Perserikatan Bangsa-bangsa yang berpusat di Tripoli telah menyatakan keadaan darurat di ibu kota negara karena keadaan yang serius. Kendati secara resmi memegang kewenangan, pemerintah tidak mengendalikan ibu kota. Di kota itu, kelompok-kelompok bersenjata bersekutu dengan pemerintah tapi mengatur kepentingannya sendiri-sendiri, yang kerap didasarkan pada uang dan kekuasaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
