REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah mengusulkan adanya hari libur nasional tambahan guna memperingati budaya penduduk asli Australia, aborijin.

Usulan itu muncul menyusul adanya perdebatan berkenaan dengan perayaan hari Australia yang diselenggarakan pada 26 Januari setiap tahun. Hari Australia itu diperingati berkenaan dengan mendaratnya untuk pertama kali armada kapal dari Inggris yang dikenal dengan nama First Fleet di Sydney pada 1788.

Bagi sebagian orang kedatangan First Fleet itu dilihat sebagai dimulainya kehidupan di Australia. Sementara yang lain melihat bahwa sebenarnya ketika itu di benua Australia sudah ada penduduk aborijin yang mendiami wilayah itu selama ribuan tahun.

Dalam usulannya Perdana Menteri Scott Morrison menolak pendapat untuk memindahkan hari Australia. Namun ia mengusulkan adanya 'pembicaraan' mengenai hari libur nasional baru dengan kelompok masyarakat aborijin dan pemerintah negara bagian.

"Ini akan menjadi hari bagi perayaan dan pengakuan dan penghormatan terhadap warga asli, dan apa yang sudah mereka capai selama lebih dari 60 ribu tahun." kata Morrison pada Selasa (25/9) kepada jaringan televisi Australia Channel Seven.

Walau tidak menyebut tanggal tertentu bagi hari libur nasional baru ini, Morrison menunjukkan contoh bahwa di negara bagian ACT (Canberra) dirayakan hari libur Hari Perujukan pada 28 Mei. Hari itu menandai dicapainya referendum aborijin pada 1967.

"Kita tidak harus menghapus Hari Nasional, untuk bisa mengakui pencapaian warga asli Australia, budaya tertua yang masih hidup sampai sekarang di dunia, keduanya bisa dirayakan berdampingan." kata Morrison.

Salah satu tokoh senior pemerintah Ken Wyatt, seorang warga asli asal Australia Barat mendukung usulan tersebut. Ia mengusulkan hari libur itu dilangsungkan di pekan NAIDOC pada Juli. Minggu NAIDOC adalah minggu untuk merayakan budaya warga aborijin yang diselenggarakan setiap tahunnya pada Juli di Australia.

Pemerintah Federal Australia sebelumnya telah mencabut wewenang bagi kota praja Byron di New South Wales untuk menyelenggarakan upacara pengambilan sumpah warga negara baru. Hal itu setelah kota praja tersebut memajukan penyelenggaraan hari Australia lebih cepat satu hari.

Sebelumnya pada 2017, tiga kota praja di Melbourne juga menghentikan perayaan apapun di tanggal 26 Januari. Hal itu juga menyebabkan wewenang mengadakan upacara pengambilan sumpah warga negara baru dicabut.

Secara tradisional, pada 26 Januari setiap tahun bertepatan dengan Hari Australia, berbagai kota praja di Australia menyelenggarakan upacara menyambut warga negara baru, yang berasal dari para migran yang baru datang.

PM Morrison mengatakan tanggal 26 Januari tetap akan menjadi hari untuk mengenang sejarah modern Australia, dan 'sikap untuk membenci diri sendiri berlebihan' tidak akan membuat Australia menjadi lebih kuat.

Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika