REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Legislator Meksiko dalam pemungutan suara pada Rabu (16/1) menyetujui pembentukan garda nasional baru beranggotakan 60 ribu personel. Pembentukan garda itu diajukan oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador sebagai alat penting untuk memerangi kejahatan terorganisasi.
Proposal pembentukan itu disetujui oleh sekitar tiga per empat anggota majelis rendah Kongres. Sebanyak 362 memilih setuju berbanding 119 suara menolak, dengan perubahan konstitusi Meksiko memerlukan dua per tiga suara di kedua majelis.
Partai Morena naungan Obrador bekerja sama dengan sekutu-sekutu kecil berhaluan kiri dan legislator dari Partai Revolusioner Institusional (PRI), untuk menyetujui pembentukan garda nasional baru. Garda akan menggantikan angkatan bersenjata dalam memerangi kejahatan termasuk kartel-kartel narkoba.
Pengkritik garda baru itu mengkhawatirkan militerisme lebih lanjut dalam perang terhadap kejahatan dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Beberapa penentang proposal itu bahkan menyerukan perubahan yang dapat membatasi kekuatan dan menghilangkan perlindungan terhadap penuntutan bila personelnya melakukan kejahatan terhadap warga sipil.
Di tahap awal, garda tersebut akan terdiri atas sekitar 60 ribu personel dari pasukan militer dan kepolisian federal. Namun, masih belum jelas apakah garda itu akan diperkuatoleh tenaga rekrut baru. Menurut naskah proposal tersebut kepala pasukan itu akan dijabat warga sipil, namun kepala operasionalnya akan dijabat perwira militer.
Proposal itu masih harus mendapat persetujuan dari Senat, lalu mayoritas legislator negara bagian. Meskipun demikian, keduanya kemungkinan besar menyetujui mengingat kekuatan politik Morena dan sekutu-sekutunya di penjuru Meksiko.
Obrador, yang menjabat pada 1 Desember, mengatakan dia juga ingin menyelesaikan masalah lama Meksiko atas kekerasan dan pelanggaran hukum geng dengan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Dia mengisyaratkan kemungkinan pengampunan bagi sejumlah pelaku aksi kriminal yang lebih ringan.
Pembentukan garda nasional ini bukanlah hal baru yang diupayakan pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan dengan diplomasi yang berbeda. Pemerintahan mantan presiden Enrique Pena Nieto sebelumnya membentuk gendarmeri untuk mengawasi penumpasan kejahatan terorganisasi, namun kekuatan satuan itu kemudian dipangkas.
Lebih dari satu dasawarsa sebelumnya, mantan presiden Felipe Calderon pernah mengerahkan angkatan bersenjata untuk memerangi kartel narkoba. Tapi, ketika kebijakan itu berhasil menewaskan atau menangkap para pemimpin kartel, kelompok kriminal menjadi terpecah dan kekerasan geng merenggut lebih dari 170 ribu jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
