REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Kehakiman Jerman Katarina Barley menyarankan Inggris menggelar referendum kedua guna memutuskan nasibnya hengkang dari Uni Eropa (Brexit).
Hal itu dia sampaikan setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May mengusulkan mencari konsesi lebih lanjut dengan Uni Eropa setelah kesepakatan Brexit-nya ditolak parlemen Inggris.
"Ya, saya kecewa, itu bukan jalan ke depan," kata Barley mengomentari usulan May tentang konsesi lebih lanjut dengan Uni Eropa terkait rencana mencegah pemeriksaan pabean di perbatasan Irlandia, Selasa (22/1).
Barley, yang memiliki kewarganegaraan Inggris dan Jerman, menilai May telah melewatkan kesempatan untuk menggalang dukungan demi kesepakatan Brexit yang disetujui dengan Uni Eropa. Sebab rancangan kesepakatan itu tidak akan diubah.
Mengingat tenggat waktu Inggris untuk keluar dari Uni Eropa semakin dekat, yakni pada Maret mendatang, Barley menyarankan agar digelar referendum Brexit kedua. "Ini bisa menenangkan situasi," ujarnya.
Baca juga, Brexit Ditolak, Perdana Menteri Inggris tak Ubah Tuntutannya.
Kesepakatan Brexit May telah ditolak parlemen Inggris pekan lalu. Kesepakatan backstop Irlandia Utara menjadi faktor utama yang menyebabkan anggota parlemen menolak kesepakatan tersebut.
Irlandia Utara diketahui masuk dalam wilayah Inggris Raya. Sementara Republik Irlandia tergabung dalam Uni Eropa.
Jika Inggris dan Uni Eropa tidak dapat menyepakati kesepakatan dagang dalam tempo 21 bulan, yang dapat diperpanjang saat Inggris mundur, yakni 29 Maret, backstop dapat diterapkan.
Hal itu akan membuat Irlandia Utara tetap selaras dengan aturan Uni Eropa. Dengan demikian lalu lintas barang dan manusia secara bebas seperti sekarang dapat berlanjut. Parlemen Inggris menilai hal itu tak adil dan merugikan.
Hal tersebut membuat May terjepit. Sebab di satu sisi, partai oposisi terbesar di Inggris, yaitu Labour Party, tak menghendaki Brexit tanpa kesepakatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika