REPUBLIKA.CO.ID, TRENTON -- Kanada mengeluarkan sanksi baru bagi pemerintahan Venezuela yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro pada Senin (15/4) waktu setempat. Kanada mengenakan sanksi terhadap 43 pejabat kunci yang dinilai bertanggung jawab atas situasi yang memburuk di Venezuela.

Sanksi tersebut merupakan kali keempat Kanada memberlakukan sanksi kepada pejabat di negeri kaya minyak itu yang menambah daftar pejabat sebanyak 70 orang yang sudah ditargetkan.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan, semua yang dikenakan sanksi baru tersebut merupakan pejabat tinggi pemerintah Presiden Nicolas Maduro. Selama pertemuan Grup Lima yang diadakan di Ottawa pada 4 Februari 2019, Kanada meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan terhadap rezim Maduro, sehingga sanksi diberlakukan pada Senin.

"Hari ini, Kanada mengambil tindakan itu dengan meminta 43 orang lebih banyak bertanggung jawab atas peran mereka dalam memperburuk situasi di Venezuela," ujar Freeland seperti dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Anadolu Agency, Selasa (16/4).

Pejabat-pejabat yang dikenakan sanksi, termasuk gubernur regional. Masyarakat Kanada mengatakan, mereka secara langsung terlibat dalam kegiatan yang merusak institusi demokrasi.

Freeland mengatakan, sanksi baru tersebut dikenakan sebagai tanggapan atas tindakan anti-demokrasi rezim Maduro yang berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan penindasan terhadap penganiayaan terhadap anggota pemerintah sementara yang dibuat oleh pemimpin oposisi Juan Guaido. 

Guaido mengukuhkan dirinya sebagai presiden pada Januari 2019. Langkahnya pun mendapat dukungan dari banyak negara dan Grup Lima, termasuk Kanada dan AS. Grup Lima terdiri atas 12 negara di wilayah Amerika Selatan dan Kanada.

Maduro berkuasa pada 2013. Sejak itu, negara dilanda kekurangan pangan dan keruntuhan ekonomi. Maduro menyalahkan Amerika Serikat (AS), dan sekutu regional untuk mencoba memicu kudeta terhadap pemerintahannya.

Rakyat Venezuela banyak yang meninggalkan negara untuk bertahan hidup. Rakyat kesusahan, namun Maduro memerintahkan pasukan untuk memblokir pasokan bantuan disebabkan karena sebagian besar bantuan itu berasal dari AS.

Kendati demikian, pekan lalu, Maduro melunakkan pendiriannya itu. Kemudian ia mengumumkan perjanjian bantuan dengan Komite Palang Merah Internasional setelah pertemuan dengan organisasi di Caracas.

Laporan PBB pada Maret mengatakan, sekitar seperempat dari rakyat Venezuela sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika