REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kementerian Perdagangan Jepang mengumumkan mereka akan memperketat ekspor bahan teknologi tinggi yang digunakan untuk memproduksi layar telpon pintar dan chip ke Korea Selatan (Korsel). Langkah itu dilakukan saat Korsel terus mendesak Jepang memberikan kompensasi atas kerja paksa selama masa kolonialisasi.
Pengetatan ekspor itu akan mulai berlaku pada hari Kamis (4/7) mendatang. Langkah tersebut jelas menjadi pukulan bagi perusahaan-perusahaan Korsel seperti Samsung Electronics, SK Hynix, dan LG Display.
Langkah tersebut dilakukan karena Tokyo frustasi dengan apa yang disebut kurangnya aksi Seoul dalam menangani masalah yang berasal putusan pengadilan tinggi bulan Oktober tahun lalu. Di mana, pengadilan Korsel meminta perusahaan Jepang Nippon Steel membayar kompensasi terhadap korban kerja paksa.
"Kami akan melakukan tindakan balasan yang sepantasnya termasuk mengajukan keluhan ke World Trade Organization (WTO), pemerintah kami sangat menyesalinya," kata Menteri Industri Korsel Sung Yun-mo, Selasa (2/7).
Kementerian Keuangan Korsel juga mengumumkan menteri mereka segera mengadakan rapat untuk menanggapi langkah Jepang ini. Kementerian Luar Negeri Korsel juga memanggil duta besar Jepang dan meminta pengetatan itu dicabut.
Bulan lalu, Jepang menolak proposal Korsel membuat anggaran kompensasi gabungan untuk korban kerja paksa. Dana tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan kedua negara.
"Korea Selatan telah gagal menunjukan langkah yang memuaskan dalam menyelesaikan isu kerja paksa dan merusak rasa saling kepercayaan," kata pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang.
"Kepercayaan telah hilang, kami tidak dapat dialog dan tidak dapat memastikan kontrol ekspor yang tepat telah diambil," katanya dalam konferensi pers.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
