REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Iran mengaku siap kembali ke situasi ketika perjanjian nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) belum disepakati. Hal itu diungkap juru bicara Badan Energi Atom Iran Behrouz Kamalvandi.
Dia mengatakan, Iran akan berbalik pada era di mana JCPOA belum ditandatangani, kecuali negara-negara Eropa memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan tersebut. “Tindakan ini tidak diambil dari sikap keras kepala, tapi untuk memberi kesempatan diplomasi sehingga pihak lain datang dengan sendirinya dan memenuhi kewajibannya,” ujar Kamalvandi pada Senin (15/7).
“Jika orang-orang Eropa dan Amerika tidak ingin memenuhi komitmen mereka, kami akan membuat keseimbangan dalam kesepakatan (JCPOA) ini dengan mengurangi komitmen dan mengembalikan situasinya ke empat tahun yang lalu,” kata Kamalvandi menambahkan.
Saat ini, Eropa masih berusaha untuk mengatur mekanisme Instex, yakni saluran perdagangan berbasis barter dengan Iran. Namun, mekanisme Iran yang setara belum diterapkan. Jika mekanismenya berjalan maju, awalnya hanya akan berurusan dengan produk-produk seperti obat dan makanan yang tak dikenai sanksi Amerika Serikat (AS).
Para pejabat Iran telah berulang kali mengatakan bahwa Instex harus memasukkan penjualan minyak atau menyediakan fasilitas kredit yang substansial agar menguntungkan. Namun, para diplomat Eropa masih mencemaskan bahwa mereka dapat dibidik sanksi Washington.
“Kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk menjamin bahwa tidak ada embargo ekonomi terhadap Iran dan bahwa perusahaan-perusahaan Eropa dapat terus bekerja di sana,” kata Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrell. Dia diketahui merupakan calon kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa.
“Ini sangat sulit karena undang-undang AS diterapkan secara ekstrateritorial, dengan cara yang tidak kami kenali, menyulitkan,” ujar Borrell seraya menambahkan bahwa Spanyol akan bergabung dengan mekanisme Instex.
Pada Ahad lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan siap bernegosiasi dengan AS. Namun Washington harus terlebih dulu mencabut sanksi terhadap negaranya dan kembali ke JCPOA. Hingga kini Trump belum memberi sinyal akan menuruti permintaan Rouhani.
Iran diketahui telah melakukan pengayaan uranium melampaui batas 3,67 persen seperti telah diatur dalam JCPOA. Menurut Behrouz Kamalvandi, tingkat pengayaan uranium negaranya saat ini telah mencapai di atas 4,5 persen.
Iran masih menyatakan bahwa pengayaan uranium itu dilakukan hanya untuk tujuan damai. Di sisi lain, level pengayaan yang saat ini telah dicapai masih jauh dari cukup untuk memproduksi senjata nuklir.
Keputusan Iran memperkaya level uraniumnya memicu kekhawatiran tentang nasib JCPOA. Perjanjian itu terancam bubar karena AS pun telah hengkang dari kesepakatan itu pada Mei 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika