REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Uni Eropa menuduh Inggris memainkan 'permainan bodoh saling menyalahkan' dalam Brexit. Sebelumnya, salah satu sumber dari kantor Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pada dasarnya kesepakatan mustahil dicapai karena permintaan Kanselir Jerman Angela Merkel tidak dapat diterima.
"Boris Johnson, apa yang dipertaruhkan bukanlah memenangkan permainan bodoh saling menyalahkan, yang dipertaruhkan adalah masa depan Eropa dan juga Inggris demi keamanan dan kepentingan rakyat kami, Anda tidak ingin kesepakatan, Anda tidak ingin perpanjangan waktu, Anda tidak ingin membatalkan, quo vadis?" cicit Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, Rabu (9/10).
Inggris akan meninggalkan Uni Eropa dalam 23 hari. Tapi masa depan Brexit masih belum jelas. Baik London maupun Brussel tidak bersedia disalahkan bila Brexit ditunda kembali atau dilaksanakan tanpa ada kesepakatan.
Proposal kesepakatan Johnson yang bertujuan menjembatani kebutuan Brexit mengalami kegagalan. Sumber Downing Street mengatakan Merkel dan Johnson sudah saling berbicara secara jujur pada Selasa (8/9) pagi. Kanselir Jerman menegaskan kesepakatan itu sangat tidak mungkin dilakukan.
Sumber Downing Street itu mengatakan jika posisi Merkel dalam bea cukai Irlandia Utara masih diikut dengan Uni Eropa maka kesepakatan tersebut memang tidak mungkin. Tantangan terbesar dalam Brexit adalah status perbatasan Irlandia dan Irlandia Utara.
"Jika ini mewakili posisi baru yang mapan maka pada dasarnya kesepakatan bukan tidak mungkin tapi tidak akan pernah," kata sumber Downing Street tersebut.
Johnson bersikeras Irlandia Utara juga harus meninggalkan bea cukai Uni Eropa seperti wilayah Inggris lainnya. Juru bicara Kanselir Jerman mengonfirmasi pembicaraan dengan Johnson. Tapi mereka menolak untuk berkomentar.
Namun sekutu dekat Merkel, Norbert Roettgen mengatakan Jerman tidak memiliki posisi baru dalam Brexit. "Sejujurnya kesepakatan berdasarkan proposal Johnson pada 31 Oktober sudah tidak realistis sejak awal," cicit Roettgen di Twitter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika