REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Korea Selatan (Korsel) Lee Nak-yon sepakat pentingnya kerja sama kedua negara dalam isu Korea Utara (Korut) dan isu-isu lainnya. Jepang dan Korsel ingin membangun kembali hubungan mereka yang sempat memburuk karena sejarah dan perdagangan.
Namun, hanya ada sedikit kemajuan nyata dalam upaya tersebut. Abe juga kembali meminta Korsel untuk menepati janjinya dalam meningkatkan hubungan dua sekutu Amerika Serikat di Asia itu.
"Dua bangsa kami adalah tetangga yang penting bagi satu sama lain dan tetap saling berhubungan dalam isu Korut, hubungan bilateral dan persekutuan kami dengan Amerika Serikat cukup penting," kata Abe kepada Lee, seperti dikutip Kementerian Luar Negeri Jepang, Kamis (24/10).
Hubungan Tokyo dan Seoul memburuk sampai titik terendahnya dalam beberapa dekade terakhir setelah Mahkamah Agung Korsel memutuskan perusahaan Jepang harus membayar kompensasi kepada korban pekerja paksa selama masa kolonial. Jepang bersikeras kompensasi itu sudah diselesaikan dalam perjanjian tahun 1965.
Tokyo menyebut keputusan itu telah melanggar hukum internasional. Hal itu merembet ke isu-isu lainnya seperti perdagangan dan keamanan.
Ada sekitar 100 jurnalis yang meliput pertemuan tingkat tinggi di Tokyo. Sejak hubungan kedua negara meregang ini pertama kalinya pemimpin kedua negara menggelar pertemuan. Pertemuan itu diawali dengan jabat tangan dan foto bersama.
"Hubungan kami saat ini dalam kondisi yang cukup buruk tapi tidak boleh dibiarkan seperti itu, jika Korea Selatan dapat menepati janjinya, maka ada kesempatan untuk dapat memiliki hubungan yang sehat," kata Abe.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang itu juga mengutip Lee yang mengatakan ia membagi pandangan dialog sangat penting. Sementara, pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan Lee sepakat hubungan kedua negara tidak boleh dibiarkan dalam kondisi seperti yang saat ini terjadi.
Abe menegaskan posisi Tokyo atas keputusan Mahkamah Agung Korsel. Menurutnya, putusan tersebut telah menghalangi hubungan dua arah.
"Abe mengatakan putusan Mahkamah Agung Korsel jelas melanggar hukum internasional dan meruntuhkan dasar kerangka hukum hubungan Jepang-Korea Selatan," kata Deputi Sekretaris Kabinet Jepang Naoki Okada.
Hal itu dijawab dalam pernyataan dari Korsel. "Korea Selatan juga menghormati dan menaati Perjanjian 1965 dalam Hubungan Dasar dan Klaim, dan akan terus melakukannya," kata Lee kepada Abe dalam pernyataan yang dirilis Korsel.
Lee yang datang Jepang dalam rangka menghadiri penobatan Kaisar Naruhito juga menyampaikan surat Presiden Korsel Moon Jae-in. Kantor berita Korsel Yonhap melaporkan Moon meminta ada upaya menyelesaikan isu-isu bilateral yang tertunda.
Sudah satu tahun Moon dan Abe tidak menggelar pertemuan. Pernyataan kedua belah pihak juga tidak menyinggung adanya pertemuan dua kepala negara tersebut.
Pemerintah Jepang tidak menjawab pertanyaan apakah pertemuan ini dapat menyelesaikan masalah kedua belah pihak. "Tergantung pada tindakan mereka (Korsel), bukan kata-kata," kata salah satu pejabat pemerintah Jepang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
