Minggu, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 Desember 2019

Minggu, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 Desember 2019

AS Minta Bolivia Segera Gelar Pemilihan Presiden

Senin 11 Nov 2019 08:16 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Ani Nursalikah

Penentang presiden Bolivia Evo Morales merayakan setelah Morales mengumumkan pengunduran diri di La Paz, Bolivia, Ahad (10/11).

Penentang presiden Bolivia Evo Morales merayakan setelah Morales mengumumkan pengunduran diri di La Paz, Bolivia, Ahad (10/11).

Foto: AP Photo/Juan Karita
AS menyerukan seluruh masyarakat Bolivia menahan diri dari kekerasan.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON --  Departemen Luar Negeri Amerika Serikat  meminta Bolivia segera mengadakan pemilihan kepala negara. Pernyataan itu muncul setelah presiden Bolivia Evo Morales dan wakil presiden García Linera mengundurkan diri, Ahad (10/11) siang.

Peristiwa tersebut, menurut AS, terjadi sangat cepat. Pengunduran diri keduanya harus segera diisi dengan pemilihan adil untuk mendukung demokrasi di negara tersebut.

Baca Juga

"Seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya hari ini, kami mendesak OAS mengirim misi ke Bolivia untuk mengawasi proses pemilihan yang baru dan untuk memastikan Pengadilan Pemilihan yang baru benar-benar independen dan mencerminkan petak luas masyarakat Bolivia," ujar pernyataan Departemen Luar Negeri, merujuk pada Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) atau lembaga melakukan audit suara dari pemilihan 20 Oktober.

Menurut pernyataan itu, rakyat Bolivia berhak atas pemilihan yang bebas dan adil sesuai dengan konteks konstitusi negaranya. Untuk itu, AS menyerukan seluruh masyarakat Bolivia menahan diri dari kekerasan selama waktu yang masih tegang terjadi.

"Dan kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk memastikan bahwa demokrasi dan tatanan konstitusional Bolivia bertahan," ujar pernyataan tersebut, dikutip dari CNN, Senin (11/11).

OAS mengungkapkan penyimpangan serius terjadi dalam pemilihan presiden Bolivia. Secara statistik tidak mungkin Morales dapat mengamankan margin 10 persen poin kemenangan yang diperlukan untuk tidak masuk pada pemilihan putaran kedua.

Sebelum ini, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memuji audit OAS. Dia mengatakan, AS mendukung pemilihan baru dan pemasangan dewan pemilihan baru.

"Untuk mengembalikan kredibilitas ke proses pemilihan, semua pejabat pemerintah dan pejabat organisasi politik yang terlibat dalam pemilu 20 Oktober yang cacat harus menyingkir dari proses pemilihan," kata Pompeo.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA