Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Alue Dohong, Putra Dayak Pertama di Kabinet Jokowi

Sabtu 30 Nov 2019 00:38 WIB

Red:

Alue Dohong, Putra Dayak Pertama di Kabinet Jokowi

Alue Dohong, Putra Dayak Pertama di Kabinet Jokowi

Alue Dohong diminta siapkan ibu kota baru di tanah kelahirannya

Sebagai putra Dayak pertama di kabinet, tugas menyiapkan ibu kota negara baru di tanah kelahirannya menjadi hal yang istimewa bagi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutaan yang baru Alue Dohong.

Ia berjanji akan memastikan lingkungan alam di kota baru itu akan terjaga serta masyarakat dan budaya lokalnya tidak akan terpinggirkan.

Dalam sejumlah kesempatan Presiden Joko Widodo mengatakan ibu kota baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menjadi sebuah kota yang modern yang akan menjawab keinginan kehidupan kota yang belum ada di Indonesia.

Dikatakan ibu kota negara baru yang akan mengusung konsep forest city yang dilengkapi fasilitas dan Gedung-gedung ramah lingkungan yang dapat memberi kualitas hidup tertinggi bagi penghuninya.

Untuk mewujudkan gagasan ini pula, Alue Dohong mengatakan saat ini instansinya tengah menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang akan menjadi pedoman pembangunan kawasan ibu kota negara baru berkonsep forest city

"Terkait ibu kota negara baru prioritas KLHK thn 2019 adalah menyelesaikan KLHS. Ini kita lakukan dulu dalam rangka melihat kondisi yang sudah ada, baik daya dukung maupun daya tampung lingkungan disana. " katanya kepada Iffah Nur Arifah dari ABC Indonesia.

Bagi Wamen Alue Dohong, ini menjadi tahapan yang sangat penting dan mendapat perhatian khusus baginya.

Maklum sebagai putra Dayak, suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan, menurutnya, ibu kota negara baru harus mencerminkan kekhasan pulau kelahirannya tersebut.

“Ibu kota negara baru itu nantinya harus merepresentasikan pulau Kalimantan yang tutupan hutan hujan tropisnya yang masih bagus, ada macam-macam spesies tanaman khas Kalimantan baik yang kayu maupun yang non kayu." kata Alue Dohong.

"Jadi kalau orang datang kesana akan melihat 'oh seperti ini hutan Borneo," tambahnya.

 

Kawasan itu nantinya akan dibuat taman rekreasi, kebun binatang, kebun raya dan Komplek olahraga yg terintegrasi.

Seluruh infrastruktur akan menggunakan energi terbaharukan dan rendah karbon serta sistem transportasi ramah lingkungan yang berorientasi pad transportasi publik, sepeda dan jalur pejalan kaki yang terintegrasi
Dalam menampung semua kebutuhan ini, Alue Dohong mengatakan rekomendasi KLHS nantinya akan memastikan pembangunan ibu kota baru sebisa mungkin mempertahankan kondisi alam yang ada, tanpa membabat habis lahan di kawasan tersebut.

"Dalam pembangunan pasti ada yang dikorbankan, tapi kita berusaha meminimalkan itu."

"Berdasarkan KLHS itu, nanti kita buat strip-strip, jadi lahan yang dibuka hanya untuk kebutuhan bangunan saja, jadi tidak perlu land clearing. "

"Wilayah yang memang sudah ada hutan tropisnya akan dipertahankan, lahan yang tutupan hutannya sudah gak ada lagi atau sudah monokultur itu akan kita re-desain, infrastruktur bangunan perkantoran pemerintah, istana, itu juga harus menyesuaikan dengan yang sudah ada ," paparnya.

"Kita juga akan mengembangkan sistem koridor sehingga satwa dan sebagainya yang eksisting disitu tetap bisa bergerak antar zona tanpa dihalangi," katanya..

Kekhawatiran pembangunan ibu kota baru di Penajam, Paser Utara Kalimatan Timur akan berdampak buruk bagi konservasi hutan dan satwa di kawasan itu sempat diungkapkan para pegiat lingkungan.

Mereka khawatir pembangunan ibu kota akan merusak habitat hutan yang penting bagi orangutan dan spesies langka lainnya di dunia.

"Daerah ini merupakan kawasan konservasi untuk rehabilitasi hewan seperti beruang madu," ujar Direktur Walhi Kaltim Yohana Tiko kepada ABC beberapa waktu lalu.

Sementara itu ketika dikonfirmasi apakah perencanaan ibukota baru ini akan mengambil contoh ibukota Australia - Canberra - terutama untuk desain kotanya.

Wakil Menteri Alue Dohong yang juga alumnus Universitas Queensland, Australia mengatakan meski satu konsep namun ibu kota baru akan memiliki atmosfir berbeda dengan Canberra berkat tutupan hutan hujan tropisnya.

“Ciri khas kita kan hutan hujan tropis, jadi nanti akan ada banyak vegetasi endemik yang tidak kita temukan di wilayah 4 musim. Biodiversity kita sangat kaya.  Makanya konsep kita forest city, bukan ‘bush capital’ seperti Canberra.”

Ia mengatakan tahap penyemaian modern untuk sejumlah kawasan yang perlu didesain ulang ditargetkan akan sudah dimulai tahun depan.

Tidak singkirkan penduduk asli

 

Hal lain yang menjadi fokus penting bagi Wamen Alue Dohong adalah sebagai putra asli Kalimantan adalah suku Dayak sebagai suku asli di kawasan itu tidak akan termarjinalkan akibat pembangunan ibu kota baru ini.

"Saya sangat berharap pembangunan ibu kota negara ini tidak menegasikan masyarakat lokal. Kita paham kalau dengan konsep pembangunan primordial pasti masyarakat asli akan dimarginalisasi."

"Makanya kita hendak membangun kota yang inklusif, semua pihak tidak terkecuali masyarakat adat harus terlibat dalam perencanaan hingga pelaksanaan ibukota negara ini."

"Misal di zona pembangunan ibu kota negara nanti akan ada zona wilayah adat Dayak yang harus di konservasi, situs budaya lokal yang ada didalam kawasan ibu kota baik di Core zone, maupun di Buffer zone akan kita pelihara."

"Di zona terluar kalau ada hutan adat itu tidak boleh direlokasi."

Merujuk pada pemetaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), setidaknya ada empat desa komunitas adat suku Dayak Paser di lokasi yang akan dijadikan pusat pemerintahan baru.

Salah satunya diketahui sebagai perkampungan tertua yang dihuni komunitas masyarakat adat Dayak setempat.

AMAN juga mencatat sedikitnya ada 13 wilayah adat lainnya disekitar kawasan ibu kota baru yang akan berpusat di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja, Kutai Kertanegara.

Dalam sebuah forum di Jakarta beberapa waktu lalu perwakilan masyarakat Dayak memaparkan keberadaan mereka yang semakin terjepit pembangunan.

Oleh karena itu menyikapi rencana pembangunan ibu kota negara baru ini mereka meminta pemerintah memberikan jaminan atas tanah dan hutan adat.

Mereka juga mengaku khawatir tergusur dan hanya akan menjadi penonton di tanah mereka sendiri jika ibu kota baru telah dioperasikan di wilayah mereka yang ditargetkan akan menampung 1,5 juta orang.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat suku Dayak Paser ini, Wamen Alue Dohong menjamin perlindungan hak masyarakat adat setempat.

"Pertimbangan ini semua akan dimasukan dalam detil tata ruang, jangan khawatir dipinggirkan," ungkap Alue Dohong.

 

Menurut Bappenas proyek ibu kota baru di Penajam, Paser Utara akan memiliki luas 180 ribu hektar area, alias 5 kali luas ibu kota Jakarta.

Pembangunannya diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 466 triliun dan akan dibangun secara bertahap hingga 10 tahun ke depan.

Tahap pembangunan pertama akan dimulai pada tahun 2021, dan pemindahan pertama ke lokasi baru akan dimulai tahun 2024, yang sekaligus jadi akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

Ikuti berita menarik lainnya dari ABC Australia disini.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA