REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Komisi Telekomunikasi Nasional (NTC) Filipina memerintahkan media terkemuka negara itu, ABS-CBN Corp, untuk menghentikan operasinya pada Selasa (5/5). Hal itu setelah parlemen yang didominasi oleh loyalis Presiden Rodrigo Duterte membahas mengenai perpanjangan izin siar media itu.
Duterte telah berulang kali mengancam akan memblokir pembaruan izin waralaba ABS-CBN, setelah televisi tersebut membuatnya marah selama pemilihan presiden 2016 dengan menolak menayangkan iklan kampanyenya. Anggota parlemen oposisi menggambarkan perintah penangguhan operasi media itu sebagai "tidak tepat waktu" mengingat kebutuhan untuk memberikan informasi pertempuran melawan penyebaran virus corona di negara itu kepada publik.
Dalam sebuah pernyataan, ABS-CBN mengatakan akan menghentikan operasi pada Selasa malam untuk mematuhi perintah dari Komisi Telekomunikasi Nasional, seraya meminta para anggota parlemen di Kongres, majelis rendah parlemen, untuk memperbarui izinnya yang berakhir pada 4 Mei.
"Kami percaya bahwa pemerintah akan memutuskan izin kami dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi rakyat Filipina, mengakui peran ABS-CBN dan upayanya dalam menyediakan berita dan informasi terbaru selama masa-masa sulit ini," kata televisi itu dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan pemerintah berterima kasih atas layanan media itu namun nasib ABS-CBN terletak di tangan Kongres. Televisi itu juga mengatakan telah diberikan jaminan bahwa ia dapat melanjutkan siaran saat RUU untuk memperpanjang izinnya masih dibahas di Kongres.
Namun, Wakil Komisaris NTC Edgardo Cabarios mengatakan bahwa perintah untuk penghentian operasi televisi itu berlaku segera, tetapi menambahkan bahwa ABS-CBN dapat mengajukan banding melalui pengadilan. Regulator juga memberi ABS-CBN waktu 10 hari untuk merespons dan menjelaskan mengapa frekuensi yang disediakan kepada media itu tidak boleh ditarik kembali.
ABS-CBN, konglomerasi media dan hiburan berusia 66 tahun, mempekerjakan hampir 7.000 orang, mengoperasikan stasiun radio dan televisi nasional dan mendistribusikan konten daring. Antonio Albano, wakil ketua komite majelis rendah mengenai aturan izin waralaba, mengatakan Kongres akan memerintahkan badan telekomunikasi untuk menjelaskan tindakannya.
"Kami siap menghadapi ini," kata Albano kepada DZMM, seraya menambahkan bahwa hanya Kongres yang dapat memberikan atau mencabut hak waralaba.
Seorang senator oposisi mengatakan penutupan saluran itu merusak perjuangan melawan wabah virus corona, yang telah menginfeksi lebih dari 9.600 orang di Filipina, dan menewaskan lebih dari 600 orang.
"Perintah penutupan ini bertentangan dengan kebutuhan masyarakat," kata Senator Risa Hontiveros dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika