REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Korsel) mengatakan Korea Utara (Korut) harus menghormati perjanjian yang sudah ditandatangani kedua negara. Hal ini disampaikan setelah Pyongyang memperingatkan akan menggelar tindak pembalasan yang mungkin melibatkan militer.
"Korea Utara dan Selatan harus mencoba untuk menghormati semua perjanjian antar-Korea yang telah dicapai," kata Kementerian Unifikasi Korsel dalam pernyataannya, Ahad (14/6).
Sebelumnya adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap Korsel. Seoul dinilai tidak mampu menghentikan aktivis anti-Korut menyebarkan selebaran yang berisi kritik terhadap Pyongyang melintasi perbatasan. "Pemerintah menanggapi situasi saat ini dengan sangat serius," tambah Kementerian Unifikasi Korsel.
Kim Yo-jong menyebut Korsel sebagai musuh Korut. Ia kembali mengatakan akan segera menyaksikan menghancurkan kantor penghubung antar-Korea di kota perbatasan Kaesong.
Kim Yo-jong adalah wakil direktur utama Komite Pusat Partai Buruh Korut. Kim mengatakan akan memerintahkan militer Korea Utara untuk melakukan langkah pembalasan selanjutnya terhadap Korea Selatan.
"Dengan menggunakan kekuatan saya yang disahkan oleh pemimpin tertinggi, partai kami dan negara, saya memberikan instruksi kepada lengan departemen yang bertanggung jawab atas urusan dengan musuh untuk secara tegas melakukan tindakan selanjutnya," kata Kim Yo-jong dalam sebuah pernyataan di Kantor Berita Pusat Resmi Korea Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
