REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Tim penyelamat dan pencari (SAR), pemadam kebakaran dan petugas medis terus menyisir puing-puing ledakan amonium nitrat yang menghancurkan Beirut beberapa hari lalu. Mereka berebut tempat dengan orang-orang tak berseragam atau menunjukan status resmi.
Tim bantuan dari negara-negara lain juga sudah tiba di ibu kota Lebanon itu. Situasi kian sibuk dengan banyaknya mobil ambulan atau mobil tanpa tanda masuk ke lokasi ledakan.
Tim dari Belanda baru saja tiba di lokasi kejadiaan. Pemerintah Lebanon sempat enggan mengajak mereka masuk. Otoritas Lebanon bersikeras tidak mengizinkan anjing pelacak ikut.
"Lalu mereka mengirimnya ke bagian yang tidak terlalu penting, meningkatkan kecurigaan banyak orang di sini, Hizbullah mengirim orang-orang mereka dan semua orang berspekulasi, mengapa?" kata salah satu pejabat senior Lebanon seperti dilansir dari The Guardian, Sabtu (8/8).
Ketika proses pemulihan besar-besaran dilakukan, tidak hanya keraguan tapi kemarahan warga Lebanon pada pemerintah sudah di puncaknya. Bagaimana pelabuhan Beirut dapat dianggap tempat yang aman untuk menyimpan bahan kimia yang biasanya dipakai meledakan tambang?
Warga Lebanon tidak lagi percaya dengan pemerintah mereka. Hampir 60 ribu orang Lebanon menandatangani petisi yang meminta negara mereka di bawah mandat Prancis selama 10 tahun ke depan.
"Pemerintah Lebanon memperlihatkan dengan jelas ketidakmampuan mereka untuk mengamankan dan mengelola negara, dengan kegagalan sistem, korupsi, terorisme, dan milisi, negara ini baru saja mencapai napas terakhirnya," kata petisi itu seperti dilansir dari Middle East Monitor.
Petisi ini muncul dan disebar karena para elite negara itu dianggap tidak mampu mengatasi krisis ekonomi dan politik yang saat ini menjerat Lebanon. Para penandatangan yakin Prancis dapat mendirikan pemerintahan yang bersih dan kuat.
"Kami yakin Lebanon harus kembali di bawah mandat Prancis untuk mendirikan pemerintahan yang bersih dan kuat," tambah petisi tersebut.
Stasiun televisi terkenal Lebanon, Lebanese Broadcasting Corporation International (LBCI) menyatakan tidak akan lagi menyiarkan pidato pemimpin politik. Meski pemerintah sudah berjanji akan membawa siapa pun yang bertanggung jawab atas ledakan Beirut ke pengadilan.
Boikot terhadap pejabat politik ini tidak pernah terjadi sebelumnya. LBCI mengatakan mereka tidak lagi menayangkan pidato Presiden Michel Aoun atau pemimpin Hizbullah Hassan Nasralla.
"Ibu kota Beirut hancur dan Anda masih mencoba trik mengelak yang sama, Anda tidak bisa melanjutkan cara ini, mari jadikan hal ini sebagai pesan pada Anda," kata ketua dewan LBCI Pierre El Daher.
Ikuti Whatsapp Channel Republika