REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Hong Kong memperketat keamanan di hari nasional China. Langkah ini dilakukan sebab aktivis demokrasi diperkirakan akan tetap menggelar unjuk rasa walaupun sudah dilarang polisi.
Pada Kamis (1/10) sejumlah mobil van polisi sudah berbaris di jalan-jalan. Sekelompok polisi anti-huru-hara menggelar razia di sepanjang jalan yang diprediksi menjadi jalur unjuk rasa, yakni jalan yang menghubungkan distrik Causeway Bay dengan distrik pemerintahan Admiralty.
Rabu (30/9) malam polisi mengatakan mereka telah menangkap lima orang. Mereka dituduh mengajak orang lain ikut dalam unjuk rasa itu dalam sebuah forum daring ilegal.
Awal pekan ini surat kabar setempat South China Morning Post mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan Kamis ini kepolisian Hong Kong akan mengerahkan 6.000 petugasnya untuk menjaga keamanan kota. Unjuk rasa anti-pemerintah pada 2019 kerap berakhir dengan bentrokan.
Pandemi virus corona membuat jumlah pengunjuk rasa dalam demonstrasi-demonstrasi tersebut kian mengecil. Banyak aktivis yang khawatir ditangkap dengan alasan melanggar peraturan pembatasan sosial virus corona atau melanggar undang-undang keamanan nasional yang Beijing berlakukan pada 30 Juni lalu.
Namun kelompok pro-demokrasi Civil Human Rights Front masih mengundang masyarakat untuk menggelar unjuk rasa di Hari Nasional China di sejumlah distrik. Kelompok itu yang mengorganisir unjuk rasa jutaan orang tahun lalu.
Polisi tidak memberi izin Civil Human Rights Front untuk menggelar protes dengan alasan Covid-19 dan kekerasan yang terjadi pada demonstrasi sebelumnya. Belum diketahui berapa jumlah orang yang akan hadir dalam unjuk rasa ini.
"Saya pikir unjuk rasa bukan cara yang efektif bagi saya untuk mengungkapkan pendapat saya, karena pemerintah menggunakan semua metode untuk menekan pengunjuk rasa," kata Lee yang berusia 22 tahun sambil melihat ke sekelompok polisi yang berbaris di seberang jalan.
Empat anggota League of Social Democrats yang dipimpin aktivis veteran Leung Kwok-hung menggelar pawai sambil memegang spanduk bertuliskan 'Tidak Ada Perayaan Hari Nasional, Hanya Ada Duka Nasional'. Peraturan pembatasan sosial Hong Kong mengizinkan empat orang berkumpul pada satu waktu.
Banyak pendukung demokrasi Hong Kong yang tidak menyukai Hari Nasional China yang dirayakan pada 1 Oktober. Para aktivis menilai Beijing berusaha mengikis kebebasan bekas koloni Inggris itu.
Bagi pendukung pemerintah pusat China, hari ini menjadi kesempatan mereka menunjukkan patriotisme di kota yang paling bergejolak di Negeri Tirai Bambu. Bersama pejabat yang lain, pemimpin kota Carrie Lam menghadiri upacara pengibaran bendera.
Demi menjaga kesehatan publik, upacara tersebut tidak terbuka untuk umum. Lam mengatakan undang-undang keamanan nasional telah mengembalikan stabilitas di Hong Kong.
"Saya dan rekan-rekan saya akan terus berjuang tanpa takut untuk memenuhi tanggung jawab kami menjaga dan melindungi keamanan nasional dengan penuh tekad," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika