REPUBLIKA.CO.ID, MANAMAH -- Bahrain telah menyerukan diakhirinya perselisihan regional. Pernyataan ini menunjukkan keretakan antara Qatar dan empat negara dapat mereda menjelang Pertemuan Teluk bulan depan.
Laporan Kantor Berita Bahrain (BNA), Dewan Pertahanan Tertinggi Manama, yang dipimpin oleh Raja Hamad bin Isa Al Khalifa, bersidang pada Rabu (23/12). Hasil dari pertemuan itu menyatakan adanya kebutuhan untuk mengakhiri konflik regional dan perselisihan dengan cara damai.
Pada Juni 2017 Arab Saudi bersama dengan sekutunya Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar. Mereka memberlakukan embargo darat, laut, dan udara di negara Teluk tersebut. Alasan pemberlakukan sanksi itu karena Doha diduga mendukung terorisme dan memiliki hubungan terlalu dekat dengan Iran.
Doha telah berulang kali menolak tuduhan itu sebagai tidak berdasar sambil menyoroti kesiapannya untuk dialog. Dengan adanya lampu hijau dari Bahrain, pertemuan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang terdiri terdiri dari UEA, Arab Saudi, Bahrain, Oman, Kuwait dan Qatar pada 5 Januari di Saudi akan menghasilkan kesepakatan damai.
Retorika yang melunak seputar perselisihan tiga tahun itu muncul di tengah upaya Riyadh untuk menyelesaikan krisis. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan resolusi sudah terlihat. Empat pemerintah di belakang blokade bersiap dan kesepakatan akhir diharapkan segera.
Dikutip dari Aljazirah, Mesir dan UEA sejak memberikan dukungan publik untuk negosiasi, meskipun sumber diplomatik mengatakan UEA enggan untuk berkompromi. Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan tidak ada hambatan politik untuk menyelesaikan krisis Teluk.
"Kita semua akan keluar sebagai pemenang dari krisis jika kita membangun kembali kepercayaan pada GCC sebagai lembaga regional," kata Al Thani. Dia menekankan pembicaraan untuk menyelesaikan krisis dilakukan dengan Arab Saudi yang mewakili kuartet pemblokiran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika