REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyatakan tidak ada hambatan untuk menyelesaikan krisis Teluk di tingkat politik. Pernyataan ini mengonfirmasi ada gerakan untuk meredakan sengketa diplomatik yang telah berlangsung tiga tahun.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir memberlakukan boikot diplomatik, perdagangan, dan perjalanan di Qatar pada Juni 2017. Mereka menuduh Doha mendukung terorisme dan memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan Iran. Qatar telah berulang kali menolak tuduhan itu sebagai tidak berdasar sambil menyoroti kesiapannya untuk berdialog.
Selama konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Moskow pada Rabu (23/12), Al Thani mengatakan krisis Teluk harus diselesaikan dengan dialog. Prinsip menghormati kedaulatan dan tidak campur tangan dalam urusan internal negara harus ditegakkan.
Al Thani juga menekankan pentingnya front persatuan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Qatar memandang masalah keamanan Teluk sebagai prioritas dan percaya bahwa eskalasi bukan untuk kepentingan siapa pun.
"Kita semua akan keluar sebagai pemenang dari krisis jika kita membangun kembali kepercayaan pada GCC sebagai lembaga regional," kata Al Thani.
Pada awal Desember, Al Thani menyatakan harapannya untuk menyelesaikan krisis tersebut. "Kami yakin akhir dari krisis penting untuk keamanan kawasan dan demi rakyat kami. Krisis ini perlu diakhiri berdasarkan rasa saling menghormati dan hak semua orang Teluk," ujarnya.
Al Thani menyatakan Qatar tidak membedakan negara mana pun. Dia berharap segala sesuatunya akan bergerak ke arah yang benar tetapi pemerintah belum dapat memprediksi itu akan segera terjadi dan akan diselesaikan dalam satu hari.
Awal bulan ini, sumber mengatakan kepada Aljazirah bahwa Qatar dan Arab Saudi hampir mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri perselisihan. Kesepakatan yang diharapkan datang setelah penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, mengunjungi kawasan Teluk awal bulan ini. Kunjungan tersebut adalah bagian dari upaya terakhir untuk menyelesaikan krisis Teluk sebelum pemerintahan Trump meninggalkan kantor pada Januari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika