Arab Saudi Kecam 800 Permukiman Israel Baru di Tepi Barat

"Ini adalah upaya untuk berpacu dengan waktu dan mendapatkan keuntungan dari hari-hari terakhir pemerintahan AS saat ini," kata Wasel Abu Youssef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.

Seeorang ilmuwan politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gayil Talshir mengatakan Netanyahu ingin segera melakukan peletakan batu pertama pembangunan pemukiman sebelum pemerintahan Biden mulai menjabat, yang bisa saja mengubah hubungan Israel-Amerika tentang permukiman yang pernah terjalin dengan Trump.

Netanyahu juga ingin memberi tahu para pemilih bahwa dia adalah "satu-satunya pemimpin yang dapat melawan Biden dan memastikan dia tidak mendikte kebijakan kami di wilayah (Palestina)," kata Talshir.

Sebagian besar negara memandang permukiman Israel melanggar hukum internasional. Lebih dari 440 ribu pemukim Israel sekarang tinggal di antara 3 juta orang Palestina yang memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di bawah pendudukan Israel.

Menurut penasihat senior Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengatakan, bahwa semua permukiman adalah ilegal dan melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, tidak akan ada keamanan atau stabilitas di kawasan itu tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyatakan keprihatinannya atas pengumuman tersebut. Mesir mengatakan bahwa langkah-langkah seperti itu hanya merusak peluang untuk solusi perdamaian Palestina-Israel.

Uni Eropa juga memperbarui penentangannya terhadap kebijakan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Begitu pula dengan Prancis yang juga mengutuk langkah Israel, dan dalam sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk membatalkan rencana tersebut.

"(Kami) menyerukan kepada para pihak untuk menghindari tindakan sepihak yang dapat membahayakan solusi dua negara yang didasarkan pada hukum internasional dan parameter yang disepakati," ujar pernyataan Prancis.

Sumber: https://www.arabnews.com/node/1791426/saudi-arabia