Tetapi mereka tak dapat diimpor sampai Lebanon mengesahkan undang-undang yang melindungi pembuat vaksin dari tanggung jawab jika terjadi efek samping. “Kami tidak memiliki undang-undang di Lebanon untuk pengobatan darurat atau vaksin seperti di Eropa atau AS,” kata Araji.

Undang-undang tersebut akan meminta pertanggungjawaban pemerintah Lebanon atas efek samping sampai WHO memberikan otorisasi penuh kepada pembuat vaksin, yang sekarang beroperasi dengan otorisasi darurat. "Ini bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun," kata Araji.

Setelah anggota parlemen menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut, Ketua Nabih Berri harus menetapkan tanggal bagi Parlemen untuk memberikan suaranya.

Lebanon telah membayar deposit sebesar 4 juta dolar kepada Pfizer BioNtech dan 4,3 juta dolar lainnya kepada Covax. Vaksin Pfizer dan BioNTech bahkan memberikan penawaran khusus 18 dolar per dosis. Setiap orang memerlukan dua dosis vaksin.

Vaksin Pfizer-BioNTech diharapkan tiba di Lebanon pada awal Februari. Sedangkan vaksin Covax harus dikirim pada paruh kedua tahun ini. Bank Dunia sedang mempertimbangkan permintaan Kementerian Kesehatan untuk mendanai pengadaan vaksin Covid-19 melalui pinjaman, yang jumlahnya belum diungkapkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika