Sejak merdeka dari Inggris tahun 1948 lalu, militer menguasai Myanmar. Sejak saat itu mereka juga terus bertempur melawan berbagai kelompok etnik.

Berdasarkan konstitusi 2008 yang dirancang militer, jenderal Angkatan Bersenjata menjadi orang yang paling berkuasa di Myanmar dan tidak perlu melapor ke pemerintah sipil. Ia menguasai angkatan bersenjata, polisi, penjaga perbatasan, dan dua bisnis konglomerat militer. Dalam konstitusi itu militer juga menduduki 25 persen kursi di parlemen, cukup untuk memblokir amandemen konstitusi.

Pemerintah sipil yang dipimpin Suu Kyi hanya mengawasi program-program sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi tidak memiliki wewenang mengendalikan militer.

Jenderal Min Aung Hlaing, seorang perwira karir yang dikenal kerap menyerang kelompok-kelompok etnis di seluruh Myanmar. Operasinya mendorong puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sejak menjabat sebagai panglima pada 2011 ia berhasil menggunakan media sosial untuk membangun dukungan publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika