Di Asia dan Australia
Di Indonesia, dalam pernyataannya pada hari Jumat (19/03), Badan Makanan dan Obat-obatan Indonesia (BPOM) juga telah menyetujui penggunaan vaksin AstraZeneca. "Manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih signifikan ketimbang risikonya, jadi distribusi vaksin ini dapat dimulai," demikian isi pernyataannya sebagaimana dilansir Reuters.
Pada tanggal 8 Maret 2021 lalu, Indonesia telah menerima 1,1 juta dosis vaksin siap pakai dari AstraZeneca. Vaksin ini diperoleh melalui skema multilateral COVAX Facility yang bertujuan mengupayakan kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19 untuk seluruh negara di dunia. Vaksin tersebut juga telah masuk dalam daftar penggunaan darurat (EUL) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) sejak 15 Februari 2021. Indonesia juga termasuk negara yang sempat turut menunda implementasi vaksin AstraZeneca sambil menunggu konfirmasi dari WHO.
Dikutip dari Reuters, Australia pada hari Jumat (19/03) menyambut keputusan EMA untuk mendukung vaksin AstraZeneca, setelah sebagai badan berwenang telah melakukan penyelidikan atas keamanannya.
"Saya rasa ini adalah bagian yang sangat penting dari berita medis di dunia. Apa yang kami lihat adalah European Medicines Agency telah membuat kesimpulan yang sama dengan (badan obat-obatan) Australia...ini berita baik," kata Menteri Kesehatan Australia, Greg Hunt kepada media, Sky News.
Australia tidak menghentikan program vaksinasi nasionalnya meskipun vaksin AstraZeneca sempat tertangguhkan di Eropa. Menurutnya, tidak ada bukti bahwa dosis yang disuntikkan menyebabkan efek samping yang serius.
Mayoritas dari 25 juta warga Australia direncanakan akan mendapatkan vaksin AstraZeneca. Pihak berwenang telah mengamankan hampir 54 juta dosis, dengan 50 juta akan diproduksi secara lokal dari akhir Maret lalu.
Selama beberapa minggu ke depan, Australia mulai Senin (22/03) akan melanjutkan penyuntikan vaksin ke tahap kedua, yang akan menjangkau hampir enam juta orang, bagi mereka yang sudah mendapat dosis pertama Pfizer/BioNTech atau vaksin AstraZeneca.
ap/vlz (Reuters)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
