John Quinley dari Fortofy Rights, sebuah organisasi hak asasi mengaku telah mendengar laporan bahwa kawat berduri di sekitar kamp menghambat para pengungsi Rohingya menyelamatkan diri ketika kebakaran. Quinley menambahkan, pagar kawat berduri itu juga telah menghambat distribusi bantuan kemanusiaan dan layanan vital di kamp-kamp tersebut.  "Pemerintah harus menyingkirkan pagar itu dan melindungi pengungsi," ujar Quinley.

Komisaris tambahan dari Komisi Pengungsi, Bantuan dan Pemulangan (RRRC) Mohammad Shamsud Douza mengatakan, kebakaran bermula di kamp Balukhali dan menyebar dengan cepat keempat blok lainnya.

Juru bicara badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), Louise Donovan menjelaskan, petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat serta tanggap bencana berada di tempat kejadian. Mereka mencoba mengendalikan kobaran api dan mencegahnya agar tidak menyebar lebih jauh.

Donovan menambahkan, mitra kemanusiaan telah memobilisasi ratusan relawan dari kamp terdekat untuk mendukung upaya tersebut, termasuk mengerahkan kendaraan dan peralatan keselamatan kebakaran. "Kebakaran melanda tempat penampungan, puskesmas, titik distribusi, dan fasilitas lainnya. Relawan mendukung mereka yang terkena dampak," ujar Donovan.

Para saksi di kamp mengatakan, kobaran api mulai muncul sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Beberapa saksi yakin kobaran api disebabkan oleh ledakan tabung gas minyak cair, meskipun hal ini belum dikonfirmasi.

"Penduduk setempat pertama kali mencoba memadamkan api sendiri. Tapi segera menyebar dengan cepat. Kami segera mencoba untuk mengevakuasi blok N8 di kamp tempat api mulai menyala," ujar pemimpin pengungsi Rohingya dari kamp Balukhali, Lalu Majhi kepada Aljazirah.

Menurut UNHCR, lebih dari 550 tempat penampungan di kamp Nayapara hancur akibat kebakaran. Selain itu 150 toko dan fasilitas milik organisasi nirlaba juga ikut terbakar. Pada Januari lalu, kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar juga pernah terbakar sehingga ribuan orang kehilangan tempat berlindung.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Bangladesh telah memindahkan beberapa ribu orang Rohingya ke pulau terpencil. Relokasi ini memicu protes dari kelompok hak asasi manusia yang mengatakan bahwa pemindahan tersebut dilakukan secara terpaksa. Selain itu, tempat relokasi bagi pengungsi Rohingya tidak aman. Tuduhan itu dibantah oleh pihak berwenang Bangladesh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika