REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani kesepakatan membentuk Kelompok Kerja Penjaga Pantai untuk mengoordinasikan kebijakan. Kesepakatan ini dibuat menyusul pengesahan undang-undang China yang mengizinkan penjaga pantai untuk menembak kapal asing.
Kesepakatan antara Taiwan dan AS itu adalah yang pertama di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Pemerintahan Biden telah menegaskan komitmennya untuk mendukung Taiwan. Duta besar Taiwan defacto untuk Amerika Serikat, Hsiao Bi-khim, menandatangani perjanjian itu di Washington pada Kamis (25/3).
“Kami berharap dengan Kelompok Kerja Penjaga Pantai yang baru, kedua belah pihak akan menjalin kemitraan yang lebih kuat dan bersama-sama berkontribusi lebih banyak lagi untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ujar Hsio.
Institut Amerika di Taiwan mengatakan, AS mendukung partisipasi dan kontribusi Taiwan untuk masalah-masalah yang menjadi perhatian global, termasuk dalam keamanan dan keselamatan maritim. Taiwan meningkatkan keamanan wilayah perairannya dengan mengerahkan kapal-kapal angkatan perang. Hal ini karena aktivitas perambahan kapal penangkap ikan China dan kapal keruk pasir di perairan wilayahnya semakin meningkat.
Pada Januari, China mengesahkan undang-undang yang secara eksplisit mengizinkan penjaga pantainya untuk menembaki kapal asing. Hal ini menyebabkan kekhawatiran secara regional, termasuk Washington. Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang terkejut dengan undang-undang baru China itu. Su mengatakan, pihak yang memiliki "nilai-nilai sama" perlu bekerja sama untuk melindungi perdamaian.
"Permintaan sepihak bagi penjaga pantai untuk menggunakan kekerasan akan menyebabkan ketegangan dan tekanan besar pada negara-negara tetangga," ujar Su. R
Ikuti Whatsapp Channel Republika