Sejumlah pakar hukum mengatakan bahwa organisasi diizinkan untuk mengizinkan atau menolak masuknya orang yang belum divaksinasi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) telah menyediakan kartu sebagai bukti vaksinasi, tetapi bentuk bukti lain, seperti aplikasi, menyebabkan perdebatan tentang privasi dan keamanan.

CommonPass, dibuat oleh Commons Project dan World Economic Forum, adalah alat elektronik untuk menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 atau hasil tes PCR negatif. Organisasi tersebut mengatakan aplikasi seluler sedang dalam uji coba domestik.

Asosiasi Perjalanan Udara Internasional memiliki tiket perjalanan yang mulai digunakan di seluruh dunia. New York saat ini memiliki aplikasi serupa yang disebut Excelsior Pass, yang dikembangkan oleh IBM.

Negara bagian tersebut menggunakannya untuk acara berskala besar di Madison Square Garden, Barclays Center dan Citi Field, yang telah dibuka kembali dengan kapasitas terbatas. Namun, Excelsior Pass menghadapi tantangan atas perlindungan privasi untuk pengguna aplikasi yang belum diklarifikasi.

Bagaimanapun, negara bagian mengatakan pengguna dapat menunjukkan bukti vaksinasi atau hasil tes negatif tanpa aplikasi. Perdebatan telah menjadi politis, dengan beberapa negara bagian bergerak untuk melarang sertifikat atau kredensial vaksin.

Texas, yang merupakan negara bagian AS pertama dan terbesar yang dibuka kembali sepenuhnya, tidak mengizinkan adanya sertifikat vaksin. Gubernur Gregg Abbott mengatakan vaksin selalu bersifat sukarela dan tidak pernah dipaksakan.

"Pemerintah seharusnya tidak meminta orang Texas untuk menunjukkan bukti vaksinasi dan mengungkapkan informasi kesehatan pribadi hanya untuk menjalani kehidupan sehari-hari,” jelas Abbott.

Gubernur Florida Ron DeSantis menandatangani perintah eksekutif Jumat lalu yang melarang bisnis meminta pelanggan untuk menunjukkan sertifikat vaksin. Gubernur Mississippi Tate Reeves juga menjadi salah satu yang menentang sertifikat vaksin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika