Dalam pembicaraan, Biden juga akan menekan para pemimpin lainnya untuk menjelaskan bahwa mereka percaya praktik kerja paksa merupakan penghinaan terhadap martabat manusia. Dia akan memperlihatkan contoh mengerikan dari persaingan ekonomi tidak adil China untuk menunjukkan bahwa mereka serius dalam membela hak asasi manusia.
"Kami mendorong untuk menjadi spesifik di daerah-daerah seperti Xinjiang di mana kerja paksa terjadi dan di mana kami harus mengekspresikan nilai-nilai kami sebagai G7,” kata pejabat itu tentang komunike terakhir yang akan dikeluarkan pada akhir KTT pada Ahad.
Tidak ada spesifik tentang bagaimana skema infrastruktur global akan didanai. Rencana tersebut akan melibatkan pengumpulan ratusan miliar uang publik dan swasta untuk membantu menutup kesenjangan infrastruktur senilai 40 triliun dolar AS di negara-negara yang membutuhkan pada 2035.
Tujuan dari langkah itu adalah untuk bekerja dengan Kongres agar melengkapi pembiayaan pembangunan yang ada. Upaya ini diharapkan akan sejalan bersama dengan mitra G7, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Kami segera secara kolektif mengkatalisasi ratusan miliar dolar dalam investasi infrastruktur untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah yang membutuhkannya," kata pejabat AS tersebut.
BRI adalah skema infrastruktur multi-triliun dolar yang diluncurkan pada 2013 oleh Presiden Xi Jinping. Program ini melibatkan inisiatif pembangunan dan investasi yang akan membentang dari Asia ke Eropa dan sekitarnya.
Lebih dari 100 negara telah menandatangani perjanjian dengan China untuk bekerja sama dalam proyek-proyek BRI seperti kereta api, pelabuhan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Menurut database Refinitiv pada pertengahan tahun lalu, lebih dari 2.600 proyek dengan biaya 3,7 triliun dolar AS terkait dengan inisiatif tersebut. Meskipun Kementerian Luar Negeri China mengatakan Juni lalu bahwa sekitar 20 persen proyek telah terkena dampak serius oleh pandemi Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
