Beberapa jam setelah pernyataan itu, kendaraan militer mengepung gedung parlemen. Media lokal melaporkan bahwa tentara juga mengepung gedung televisi negara. Tunisia telah menghadapi krisis selama bertahun-tahun. Korupsi, penurunan layanan negara, dan meningkatnya pengangguran telah membuat banyak warga di sana terpuruk. Kondisi kian sulit akibat pandemi.
Aksi protes yang diserukan sejumlah aktivis di media sosial digelar pada Ahad lalu. Namun, aksi tersebut tak didukung salah satu partai politik terbesar Tunisia, yakni Ennahda. Kemarahan dan protes massa tercurah kepada partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen tersebut.
Ennahda, yang dilarang sebelum revolusi, telah menjadi partai yang paling sukses secara konsisten sejak 2011 dan anggota pemerintahan koalisi berturut-turut. Pemimpin Ennahda adalah ketua parlemen Rached Ghannouchi yang menentang langkah Saied.
"Kami menganggap institusi masih berdiri, dan pendukung Ennahda dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," kata Ghannouchi menanggapi keputusan yang diambil Saied. Menurutnya, pembubaran pemerintah dan pembekuan parlemen adalah kudeta melawan revolusi dan konstitusi.
Ghannouchi mengatakan parlemen akan bertemu untuk menentang langkah Saied. Pemimpin partai lain, Karama serta mantan presiden Moncef Marzouki sama-sama bergabung dengan Ennahda dan turut menyebut langkai Saied sebagai kudeta. “Saya meminta rakyat Tunisia untuk memperhatikan fakta bahwa mereka membayangkan ini sebagai awal dari solusi. Ini adalah awal dari tergelincir ke dalam situasi yang lebih buruk," kata Marzouki dalam sebuah pernyataan video.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
