ASEAN yang saat ini diketuai Brunei yang tidak memiliki banyak pengalaman diplomatik juga tidak dapat menunjuk perwakilan khusus. Pada Juni lalu blok tersebut dikritik keras setelah sekretaris jendralnya dan seorang diplomat senior Brunei berkunjung ke Myanmar untuk bertemu dengan para jenderal.

Kritikus mengatakan dengan menemui militer dan bukan pemerintah yang terpilih secara demokratis hanya akan memberikan legitimasi bagi militer untuk berkuasa. Aktivitas diplomatik yang membingungkan itu terjadi saat gejolak politik dan pandemi Covid-19 masih berlanjut di Myanmar.

Berdasarkan unggahan di media sosial masih terjadi unjuk rasa anti-pemerintah militer pada Senin (2/8) dan Selasa (3/8). Dikabarkan pasukan keamanan Myanmar menghancurkan 50 rumah di desa Win Chone, Kotamadya Pauk, barat daya Myanmar.

Pada Selasa ini juga tercatat 330 kasus kematian akibat virus corona sehingga total kematian Covid-19 di Myanmar sudah di atas 10 ribu. Walaupun angka sebenarnya lebih tinggi lagi. Sejauh ini Myanmar mengkonfirmasi 300 ribu lebih kasus infeksi Covid-19.

Sementara itu pemerintahan bayangan National Unity Government (NUG) yang berisi anggota parlemen yang sudah dibubarkan meminta bantuan kemanusiaan internasional untuk membantu korban banjir dan longsor di Negara Bagian Mon dan Kayin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika