Menyebut keadilan sebagai satu-satunya cara untuk memutus siklus kekerasan di Myanmar, Khin bersumpah bahwa angkatan bersenjata Myanmar, yang secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw, harus menghadapi konsekuensi dari tindakan pembunuhan mereka.
Dia juga memperingatkan bahwa militer yang sama yang mencoba untuk memusnahkan Rohingya sebagai rakyat sekarang justru mengendalikan negara itu sejak kudeta 1 Februari.
“Jika kasus ini diterima oleh pengadilan Argentina, itu akan menjadi kasus yurisdiksi universal pertama yang terkait dengan situasi Rohingya di mana pun di dunia,” tambah pernyataan itu.
Itu akan mencakup berbagai kejahatan yang dilakukan sepenuhnya di Myanmar terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan yang meluas, kekerasan seksual dan pemenjaraan massal. Di antara mereka yang dituduh dalam kasus tersebut adalah panglima militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang juga merupakan perdana menteri Myanmar, dan pejabat tinggi militer lainnya.
Tomas Ojea Quintana, mantan pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, adalah penasihat hukum untuk BROUK dalam kasus ini.
Menurut laporan oleh Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah terbunuh, lebih dari 34.000 dilemparkan ke dalam api, lebih dari 114.000 dipukuli dan setidaknya 18.000 perempuan dan gadis Rohingya diperkosa.
Menurut Amnesty International, penumpasan brutal tentara Myanmar di negara bagian Rakhine memaksa lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan wanita dan anak-anak, melarikan diri ke Bangladesh, sehingga jumlah komunitas yang teraniaya di Bangladesh menjadi 1,1 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
