Taliban merebut Kabul dari pemerintah Afghanistan pada 15 Agustus. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani meninggalkan negaranya ketika Taliban mengambil alih. Sementara Wakil Presiden Amrullah Saleh, telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dari lokasi persembunyian di utara Kabul.

Pemerintahan inklusif

Balkhi mengatakan, awalnya Taliban tidak berencana untuk memasuki Kabul dan ingin mencapai solusi politik, serta pemerintahan yang inklusif. Namun, pasukam keamanan Afghanistan melarikan diri sehingga Taliban harus mengambil alih.

"Awalnya kami tidak ingin memasuki Kabul, dan ingin mencapai solusi politik serta membuat pemerintahan bersama dan inklusif. Tetapi yang terjadi adalah pasukan keamanan pergi meninggalkan tempat mereka, dan kami terpaksa meminta pasukan kami untuk masuk dan mengambil alih keamanan," kata Balkhi.

Balkhi mengatakan, langkah selanjutnya adalah mengumumkan pemerintahan inklusif, termasuk memberikan hak kepada perempuan atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan dalam kerangka hukum Islam.

Taliban juga telah membuat janji serupa kepada negara-negara lain, termasuk Pakistan, Cina, dan Iran.  Janji investasi infrastruktur telah menjadi insentif tambahan bagi Taliban. Mereka juga telah meminta bantuan untuk menemukan tanaman pengganti bagi petani opium di Afghanistan, sebagai upaya menindak perdagangan opium skala besar.

Baca juga : Korban Tewas Bom Bandara Kabul Capai 72 Orang

Taliban sebelumnya berkuasa di Afghanistan pada 1996 hingga 2001. Invasi AS telah menjatuhkan Taliban dari kekuasaan, tetapi mereka kembali meluncurkan pemberontakan pada 2002.

Invasi AS ke Afghanistan dimotivasi oleh dukungan Taliban untuk al-Qaeda, yang mengoordinasikan serangan 11 September 2001. Taliban menawarkan untuk menangkap pemimpin Alqaidah Usamah bin Ladin dan menyerahkannya untuk diadili, jika AS memberikan bukti keterlibatan Taliban. Namun Washington menolaknya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika