REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Afghanistan mengatakan pemerintah mencari solusi atas serangkaian masalah yang menyebabkan gaji pegawai negeri tertahan. Pemerintahan Taliban kesulitan membangkit ekonomi yang mengalami kebuntuan.

Sebelum gerakan tersebut merebut Kabul bulan lalu, banyak pegawai negeri Afghanistan yang mengatakan belum dibayar selama berpekan-pekan. Bank-bank juga membatasi jumlah uang tunai yang dapat ditarik sementara kenaikan harga kebutuhan dasar mempersulit kehidupan sehari-hari.

Kementerian Keuangan Afghanistan mengatakan 'masalah teknis' menyebabkan pembayaran gaji tertunda. Akan tetapi tim khusus sudah bekerja untuk mengatasi masalah pembayaran gaji secepat mungkin.

"Staf pegawai publik yang terhormat dapat melanjutkan pekerjaan mereka tanpa harus khawatir," kata kementerian itu dalam pernyataan yang diunggah di Facebook seperti dikutip Al Arabiya, Jumat (17/9).

Dalam pernyataan itu, kementerian tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Selain itu belum diketahui kapan gaji para pegawai negeri dibayarkan. Masalah ini terjadi saat pemerintah Taliban kesulitan dengan kelangkaan uang kas. Cadangan devisa yang tersimpan di luar negeri senilai sembilan miliar dolar AS masih diblokir.

Dana Moneter Internasional memperingatkan Afghanistan akan mengalami 'lonjakan krisis kemanusiaan'. Namun mereka masih menahan dana untuk negara itu.

Bantuan kemanusiaan sudah menerbangkan pasokan bantuan darurat ke Afghanistan. Kekeringan parah mendorong jutaan orang di negara itu terancam kelaparan. Akan tetapi negara kekurangan uang tunai itu tergantung pada bantuan asing untuk tetap bisa bertahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika