Sadiqi, yang pernah bekerja di Kabul dan Herat, mengatakan, pada Agustus pemimpin senior Taliban Sher Mohammad Abbas Stanikzai mengatakan kepada BBC Pashto bahwa tidak ada tempat bagi perempuan dalam pemerintahan yang dipimpin Taliban. Ketika Taliban mengumumkan pemerintahannya awal bulan ini, pernyataan Stanikzai terbukti bahwa kabinet pemerintahan Taliban diisi oleh laki-laki.
Taliban juga menghapus Kementerian Perempuan dan membentuk kembali Kementerian Dakwah dan Bimbingan, dan Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan. Sadiqi mengatakan, ketika Taliban datang ke stasiun televisi tempat dia bekerja, dia terpaksa bersembunyi. "Saya harus meninggalkan kamera saya dan lari ke lemari," kata Sadiqi.
Belum lama ini, Taliban meminta pekerja perempuan untuk tetap di rumah dan tidak pergi bekerja. Laporan tersebut mengutip dua pekerja bank perempuan di Herat dan Kandahar yang diantar pulang. Kedua perempuan itu diberitahu bahwa kerabat laki-laki mereka akan menggantikan mereka.
"Belum diketahui apakah ini adalah insiden yang terisolasi atau merupakan bagian dari pola yang lebih luas dalam upaya mencegah perempuan bekerja seperti yang dilakukan kelompok tersebut pada 1990-an," ujar pernyataan kelompok hak asasi manusia.
Sadiqi dan Ebram mengatakan, mereka telah diancam oleh Taliban agar tetap diam dan menahan diri untuk tidak mengkritik kelompok tersebut di media sosial. Sementara seorang aktivis perempuan di provinsi selatan Kandahar mengatakan, dia tidak lagi merasa nyaman berbicara kepada media karena ancaman dari Taliban. Dia mendapatkan setelah berbagi cerita tentang pelecehan yang menimpa keluarganya. “Sampai saat saya merasa aman, saya tidak bisa menceritakan kisah saya di depan umum lagi,” kata aktivis yang tidak ingin disebutkan namanya itu kepada Aljazirah.
Wakil Menteri Informasi dan Budaya Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan kepada TOLOnews, kekhawatiran atas situasi hak asasi manusia di Afghanistan akan diatasi jika masyarakat internasional mengakui pemerintahan Taliban. Sejauh ini belum ada satupun negara yang mengakui pemerintahan Taliban sejak mereka menguasai Afghanistan.
“Selama kami tidak diakui, dan mereka membuat kritik, kami pikir itu adalah pendekatan sepihak. Akan lebih baik bagi mereka untuk memperlakukan kita secara bertanggung jawab dan mengakui pemerintahan kita saat ini sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab. Setelah itu, mereka dapat berbagi kekhawatiran mereka secara sah dengan kami dan kami akan mengatasi kekhawatiran mereka,” kata Mujahid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
