Jumat 05 Nov 2021 18:53 WIB

Kemarahan Ratusan Kelompok HAM Dunia ke Junta Mynamar

Kelompok HAM meminta DK PBB bergerak setop agresi militer junta Myanmar.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah
Dalam gambar yang dibuat dari video oleh Transborder News ini, asap mengepul dari kamp Tentara Myanmar dekat perbatasan Myanmar dan Thailand pada Selasa, 27 April 2021. Gerilyawan etnis Karen mengatakan mereka merebut pangkalan militer Myanmar pada hari Selasa dalam apa yang mewakili peningkatan moral tindakan bagi mereka yang menentang pengambilalihan militer atas pemerintah sipil negara pada bulan Februari.
Foto:

Badan kemanusiaan PBB dalam laporan situasi pada Rabu (3/11) mengatakan, bentrokan antara pasukan keamanan dan pasukan pertahanan rakyat telah meningkat di Chin serta di wilayah tetangga Magway dan Sagaing. Militer Myanmar pekan lalu mulai menembaki kota Thantlang, di Negara Bagian Chin.

Saksi mata, kelompok bantuan dan media lokal mengatakan, penembakan itu membakar sebanyak 200 rumah dan setidaknya dua gereja. HRW mengatakan tentara sengaja membakar rumah secara acak. Save the Children, salah satu penandatangan pernyataan itu, mengatakan kantornya dihancurkan.

Sekitar 10 ribu penduduk telah melarikan diri dari Thantlang ketika militer diduga menembaki rumah-rumah dan memicu kebakaran dengan menembak pada September lalu. Organisasi-organisasi tersebut mempertahankan serangan membabi buta junta terhadap warga sipil.

Pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews mengatakan, taktik ini mengingatkan pada taktik yang digunakan oleh militer sebelum serangan genosida terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine pada 2016 dan 2017.

"Kita semua harus siap, karena orang-orang di bagian Myanmar ini siap, untuk kejahatan kekejaman massal yang lebih banyak lagi. Saya sangat berharap bahwa saya salah," katanya saat mempresentasikan temuannya kepada Majelis Umum PBB pekan lalu.

Dewan Keamanan sejauh ini menahan diri untuk tidak mengambil tindakan efektif di luar pernyataan. "Risiko keamanan manusia tidak hanya mengancam rakyat Myanmar tetapi juga keamanan dan perdamaian regional dan global," kata HRW dalam serunya.

"Dewan harus segera membangun pernyataan sebelumnya dengan tindakan nyata dengan mengadopsi resolusi yang mengkonsolidasikan tindakan internasional untuk menyelesaikan krisis yang semakin dalam," ujar HRW menutup.

Myanmar telah dilumpuhkan oleh protes dan kekerasan sejak kudeta militer Februari lalu. Militer kemudian mengekang perlawanan sipil sambil menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement