Myanmar selama 50 tahun telah mendekam di bawah pemerintahan militer yang ketat yang menyebabkan isolasi dan sanksi internasional. Ketika para jenderal melonggarkan cengkeraman dengan kepemimpinan Aung San Suu Kyi dalam pemilihan 2015, komunitas internasional merespons dengan mencabut sebagian besar sanksi dan menuangkan investasi ke negara itu.
Kudeta 1 Februari mengikuti pemilihan pada November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi. Militer menolak hasil pemilihan sebagai penipuan.
Sejak pengambilalihan militer, Myanmar telah dilanda kerusuhan, dengan demonstrasi damai terhadap jenderal yang berkuasa. Protes ini berubah menjadi pemberontakan bersenjata tingkat rendah di banyak daerah perkotaan.
Kondisi semakin memburuk setelah pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan dan kemudian menjadi pertempuran yang lebih serius di daerah pedesaan. Daerah perbatasan dengan milisi etnis minoritas terlibat dalam bentrokan hebat dengan pasukan pemerintah.
Badan investigasi PBB didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa pada September 2018. Badan ini memiliki mandat untuk mengumpulkan, mengonsolidasikan, melestarikan, dan menganalisis bukti kejahatan internasional paling serius dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan di Myanmar.
"Yang kami lakukan hanyalah mengumpulkan bukti dari kekerasan yang paling buruk, semoga mengirim pesan kepada pelaku: 'Jika Anda melakukan ini, Anda menghadapi risiko bahwa Anda akan dimintai pertanggungjawaban,'" ujar Koumjian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
