Front Polisario yang didukung Aljazair telah berupaya mendapatkan kemerdekaan atas Sahara Barat. Polisario telah menuntut referendum penentuan nasib sendiri yang diawasi oleh PBB, sebagaimana diatur dalam kesepakatan gencatan senjata pada 1991.

Pada November 2020, Polisario menyatakan gencatan senjata, setelah pasukan Maroko membubarkan blokade jalan raya ke Mauritania. Ketegangan antara Maroko dan Aljazair semakin meningkat pada Agustus. Aljazair telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Rabat, dengan alasan tindakan bermusuhan. Namun tuduhan itu dibantah oleh Maroko. 

Pada Desember tahun lalu, Maroko menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel, sebagai bagian dari Kesepakatan Abraham yang didukung Amerika Serikat (AS). Sebagai imbalan atas normalisasi tersebut, pemerintahan mantam Presiden Donald Trump mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.

Pada 29 Oktober, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi yang menyerukan agar rakyat Sahara Barat dapat menentukan nasib sendiri. Resolusi juga menegaskan kembali perlunya penghormatan penuh terhadap gencatan senjata yang gagal tahun lalu.

Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menyambut baik resolusi tersebut. Dia mengatakan bahwa, teks resolusi itu menentukan pihak-pihak yang sebenarnya dalam konflik. Namun Aljazair tidak akan mendukung resolusi tersebut.

 "Aljazair tidak akan mendukung resolusi yang bias ini," kata Kementerian Luar Negeri Aljazair. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika